Jakarta, Obsessionnews.com - Wacana pemindahan ibu kota kembali muncul di bumi nusantara setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan di Istana Negara pada Senin (26/8/2019). Jokowi mengumumkan ibu kota akan pindah ke sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun tahukah Anda, ternyata wacana perpindahan ibu kota sudah ada dari zaman dahulu, pada saat pemerintahan Presiden Soekarno (Bung Karno). Untuk tahu lebih dalam lagi tentang pemindahan ibu kota ini, tim obsessionnews.com akan mengulas sedikit tentang hal tersebut. Pemindahan ibu kota pernah dilakukan oleh pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Hal itu dikarenakan situasi yang tak menentu menjelang Agresi Militer Belanda yang menyebabkan ibu kota harus segera diselamatkan. Barulah setelah dirasa aman, ibu kota dikembalikan ke Jakarta. Pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirimkan surat melalui kurir yang mempersilakan apabila pemerintah RI bersedia memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta atas jaminan mereka berdua. Tawaran ini pun segera disambut baik oleh Bung Karno dan kawan-kawan yang segera membahas persiapannya keesokan harinya dalam sidang kabinet tertutup. Operasi Rahasia Pemindahan Ibu kota dengan Kereta Api Mengingat seluruh penjuru kota telah diawasi ketat oleh pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan Sekutu, maka dipikirkanlah cara paling aman untuk melakukan proses evakuasi tersebut. Akhirnya dipilihlah transportasi Kereta Api, mengingat jalur-jalur keretalah yang masih dianggap relatif aman. Jalur yang dilalui, yakni Pegangsaan Timur - Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikampek - Cirebon - Purwokerto - Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta. Maka disusun satu rencana nekat. Pada tanggal 3 Januari 1946 jelang tengah malam, sebuah gerbong kereta yang ditarik dengan lokomotif uap C.2809 buatan Henschel (Jerman) dan dimatikan lampunya berhenti di belakang rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 (Menteng) yang terletak di pinggir rel KA antara Stasiun Manggarai dan Gambir. Diharapkan, tentara Sekutu atau NICA akan menyangka kereta tersebut hanyalah kereta biasa yang langsir menuju stasiun Manggarai. Dengan diam-diam, tanpa bernapas sedikit pun, mereka menyusup ke gerbong. Orang-orang NICA menyangka gerbong itu kosong. Seandainya mereka ketahuan, seluruh negara dapat dihancurkan dengan satu granat. Dan Soekarno sesungguhnya tidak berhenti berpikir apakah pekerjaan itu akan berlangsung dengan aman. Sudah tentu tidak. Tetapi republik dilahirkan dengan risiko. Setiap gerakan revolusioner menghendaki keberanian. Maka pada 4 Januari 1946 dini hari, kereta api tersebut membawa Bung Karno dan rombongan ke Yogyakarta di malam buta. Semua penumpang diliputi ketegangan. Rombongan tersebut pada akhirnya berhasil mencapai kota Yogyakarta dengan selamat. Pengelolaan dan pengendalian keamanan kota Jakarta selanjutnya diserahkan kepada Panglima Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Daan Jahja, yang merangkap sebagai Gubernur Militer Kota Jakarta. Tiba di Yogyakarta Setiba di Stasiun Tugu, rombongan dijemput langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Sri Pakualam VIII, Panglima TKR Jenderal Soedirman, para pejabat tinggi negara yang sudah lebih dahulu berada di Yogyakarta dan segenap rakyat kawula Yogyakarta. Mereka berarak-arakan menuju Gedung Agung melewati Jalan Malioboro. Kegiatan roda pemerintahan harus segera berjalan. Hal ini akan lebih mudah dilakukan di Yogyakarta karena tata pemerintahan di Yogyakarta saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi. Hal ini belum tentu bisa dilakukan di daerah lain karena saat itu kondisi di daerah lain belum sebaik dan seaman situasi kota Yogyakarta. Kraton Yogyakarta juga menanggung biaya operasional para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Kas Negara RI saat itu dalam kondisi sangat buruk, bahkan boleh dikatakan sedang kosong. Untuk pembiayaan ini, jumlah yang dikeluarkan oleh kas Kraton diperkirakan mencapai 6 juta gulden. Jumlah uang yang tidak sedikit pada waktu itu. Dengan modal itu, pemerintahan RI yang masih sangat belia bisa terus menjalankan roda pemerintahannya. Istana Kepresidenan yang berlokasi di Gedung Agung yang ditinggalkan Jepang tidak memiliki perabotan dan peralatan rumah tangga yang memadai, maka Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman menyediakan berbagai perabotan dan peralatan secara lengkap, agar kegiatan pemerintahan bisa berjalan semestinya. Selain itu, pihak Kraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman juga memberikan tempat penginapan kepada segenap jajaran pejabat tinggi dari Jakarta yang ikut hijrah ke Yogyakarta. Mereka ada yang tinggal di lingkungan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, selain di rumah-rumah penduduk. Hal ini juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, makanan dan harta benda.   Halaman selanjutnyaKembali ke Jakarta Dan selanjutnya roda pemerintahan RI pun kembali normal hingga datangnya serbuan pasukan Belanda pada Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, dimana seluruh pemimpin Republik ditangkap Belanda dan diasingkan ke berbagai tempat. Sehingga pemerintah Republik terpaksa membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin Mr. Sjafroedin Prawiranegara di Sumatra Barat. Ibu kota RI baru kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan kemudian ke Jakarta pada 17 Agustus 1950 setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangannya, Soekarno ternyata punya pemikiran untuk kembali memindahkan ibu kota. Kali ini pertimbangan Soekarno bukan dari faktor keamanan dan keselamatan, melainkan menunjukkan kota-kota lain yang patut dimanfaatkan sebagai ibu kota negara. Pada waktu itu, beberapa kota direkomendasikan menjadi tujuan, salah satunya adalah Palangkaraya atau Samarinda pada 1950-an. Namun, sampai saat ini Jakarta masih menjadi lokasi yang belum tergantikan. Soekarno menilai, tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Sebab, di Jakarta banyak kisah monumental bersejarah bangsa, perjuangan hingga berkibarnya Merah Putih. Munculnya bangunan-bangunan seperti Monumen Nasional (Monas), komplek Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi bukti Soekarno tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Presiden Soekarno pada tahun 1950-an sudah meramalkan Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Soekarno dulu punya mimpi memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengapa Palangkaraya? Ada beberapa pertimbangan Bung Karno. Pertama Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua menghilangkan sentralistik Jawa. Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinil. "Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini pada 17 Juli 1957. Satu hal lagi, seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangkaraya juga punya sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain. Soekarno juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai. "Janganlah membangun bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Lahan di sepanjang tepi sungai tersebut, hendaknya diperuntukkan bagi taman sehingga pada malam yang terlihat hanyalah kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut," kata Soekarno. Untuk mewujudkan ide itu Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik. Tapi seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 60an, pembangunan Palangkaraya terhambat. Puncaknya pasca 1965, Soekarno dilengserkan. Soeharto tak ingin melanjutkan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Jawa kembali jadi sentral semua segi kehidupan. Kini Jakarta makin semrawut, sementara pembangunan di Palangkaraya berjalan lambat. Hampir tak ada tanda kota ini pernah akan menjadi ibukota RI yang megah. Hanya sebuah monumen berdiri menjadi pengingat Soekarno pernah punya mimpi besar memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Tugu Soekarno itu diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957. Presiden pertama RI ini sebenarnya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota, melainkan membagi beban Jakarta kepada kota ini. Soekarno juga ingin menampilkan wajah-wajah baru Indonesia kepada dunia. Kalimantan juga mempunyai lokasi strategis, karena bebas dari pusat gempa. Setelah pemantapan lokasi tersebut, belum ada kelanjutan mengenai prosesi pemindahan.   Halaman selanjutnyaBandung pernah jadi tujuan Ternyata rencana pemindahan ibu kota juga pernah terjadi ketika Belanda masih mengusai Nusantara. Ketika itu, Batavia yang menjadi sentral administrasi pemerintahan akan dipindahkan ke Bandung. Dikutip dari web kompas.com yang mengutip dari Harian Kompas yang terbit pada 10 Februari 1993, Bandung telah dipersiapkan secara detail, Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum telah mempersiapkan semuanya. Markas besar tentara KNIL juga telah dipersiapkan di Bandung. Pihak kolonial juga membangun satu kompleks pusat perkantoran pemerintah, plus perumahan pejabatnya. Pembangunan ini diarsiteki oleh J Gerber dari Gemeentelijk Bouwbedrijf (Dinas Bangunan Kota) ini cuma kantor untuk Departement Verkeer en Waterstaat, yang kalau di kita sekarang adalah Departemen Pekerjaan Umum. Selain itu dibangun pula Hoofdbureau PTT (kantor pusat Post Telefoon en Telegraaf), di samping 600 rumah dinas pejabat, yang sampai kini masih dimanfaatkan warga kota Bandung. Terdapat lagi hasil karyanya, yaitu rumah dinas Gubernur Jenderal di tebing de Grootweg (Jalan Siliwangi sekarang). Perusahaan kereta api SS (Staatsspoor en Tramwegen) juga meresmikan jalurnya ke berbagai kota lain melewati yang berpusat di kota ini. Selain itu, Belanda selalu membangun ”rencana cadangan”, termasuk kota kedua sebagai penyangga kota utama. Misalnya, Buitenzorg atau Bogor menjadi salah satu tempat kerja gubernur jenderal selain Batavia. Kota-kota dataran tinggi itu lebih disukai orang Eropa karena sejuk. Pada masa Orde Baru pernah disebut-sebut tentang kawasan Jonggol Jawa Barat, yang katanya juga dipersiapkan sebagai ibukota negara. Malah sempat dikeluarkan Keputusan Presiden yang khusus mengatur pengembangan kawasan seluas 30 ribu hektar itu. Tapi belakangan proyek itu ternyata cuma akal-akalan sejumlah pengusaha agar bisa menaikkan harga tanah setempat. Begitu rezim Soeharto tumbang, rencana pun terbengkalai. Yang tertinggal sekarang hanyalah kerusakan hutan lindung saja. Namun muncul kembali wacana tersebut di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, wacana pemindahan ibu kota ke wilayah lain semakin gencar disuarakan setelah banjir besar melanda Jakarta. Presiden SBY punya pandangan tersendiri soal ini. Staf khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan, presiden menyambut baik keterbukaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada saat itu untuk mendiskusikan wacana perpindahan ibu kota negara. Velix bahkan sudah pernah mendorong Jokowi agar memikirkan konsep pemindahan pusat pemerintahan ke kota lain. "Sejak akhir 2009 lalu Presiden SBY terbuka dan tidak tabu untuk berdiskusi atas wacana perpindahan ibu kota negara," kata Velix dalam rilisnya seperti dikutip oleh detikcom, Senin (21\1\2013). Penegasan SBY untuk terbuka berdiskusi pemindahan ibukota negara pernah disampaikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2 Desember 2009 lalu di acara Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Selanjutnya, Presiden menawarkan 3 skenario Pemindahan Ibu kota negara pada Agustus 2010 ketika bertemu dengan para pemimpin media massa. Menurut SBY, Jakarta tidak bisa lagi menampung interaksi manusia dan lingkungannya. Dalam memutuskan kebijakan ini, diperlukan langkah yang bersifat teknokratis dan langkah politik sebagai agenda kolektif dari seluruh komponen bangsa. Hal ini sebagai langkah visioner, terobosan, sekaligus thinking outside the box bagi masa depan Indonesia. Skenario pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. Pilihan atas opsi ini berkonsekuensi pada pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, pemukiman, dan tata ruang wilayah. Skenario kedua, membangun ibu kota yang benar-benar baru. Sedangkan skenario ketiga, ibu kota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain. Atas 3 skenario itu, SBY mengajak semua komponen bangsa untuk membahas secara terbuka, matang, dan komprehensif atas wacana ini. Karena itu, kebijakan perpindahan ibu kota atau pergeseran pusat pemerintahan harus menjangkau strategi jangka panjang bangsa. Pada saat itu, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta setuju dengan usulan pemindahan ibu kota dari Jakarta. Namun ada syaratnya. "Kalau memang sudah kita mentok dan kesulitan mengatasi banjir Jakarta, semua langkah dan tahapan sudah kita jalankan dan tidak ada jalan lain, saya sangat setuju dengan Ketua MPR (untuk pindah Ibu kota)," kata Jokowi. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menolak pemindahan ibu kota ketika dirinya masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi.   Halaman selanjutnyaAhok Tolak Pemindahan Ibu Kota Dalam video berdurasi 2.13 detik yang beredar pada 2013 lalu, terlihat Ahok yang tengah diwawancarai dalam sebuah acara ‘Warga Bertanya Jokowi dan Ahok menjawab’. Awalnya, prsenter acara tersebut membacakan pertanyaan dari warganet terkait pemindahan ibu kota. “Menurut Pak Jokowi dan Ahok, perlukah pemindahan ibu kota ke tempat lain? Atau menunggu Jakarta menjadi megapolitan yang crwoded? Ada lagi ‘Apakah Bapak setuju jika ibu kota dipindahkan? Atau Bapak berpikir bahwa jarakanya masih layak menjadi ibu kota?’” tanya sang presenter. Ketika itu, Ahok menjawab, ia mengatakan keputusan tersebut tergantung pemerintah pusat. Kendati begitu, ia tidak menyetujui keputusan tersebut karena baginya tidak solutif. Selain akan menghambur-hamburkan uang, juga tidak bisa mengatasi kemacetan. Kini Sepakat untuk Memindahkan Ibu Kota Namun setelah Jokowi mengumumkan akan memindahkan ibu kota yang semula di Jakarta ke Kaltim, pria yang kini populer disapa BTP ini mengaku mengikuti apa keputusan Presiden Jokowi, mengingat hal tersebut memang menjadi kewengan pemerintah pusat. “Saya ikut Presiden,” kata Ahok yang dikutip dari CNN. Ahok mengakui, bahwa memang dirinya sempat tidak setuju atas pemindahan ibu kota. Ia mengatakan, permasalahan di Jakarta tidak bisa selesai hanya dengan pemindahan ibu kota. Dia mengatakan, bahwa pernyataan tersebut hanya pendapat pribadi. Bahkan, ia juga mengatakan ibu kota bukan hanya seketar perkara kemacetan saja. Dilansir dari liputan6.com, teka-teki di mana lokasi Ibu Kota baru Republik Indonesia akhirnya terjawab. Presiden Jokowi mengumumkan, Kalimantan Timur sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim. Ternyata keputusan Jokowi soal pemindahan ibu kota itu menjadi sorotan dunia. Mulai dari Asia hingga Amerika. Dari Malaysia, The Star Online yang dikutip Selasa (27/8/2019) mengulasnya melalui artikel bertajuk "Jakarta-based diplomats question capital move". Di mana mengulik soal kantor diplomatik, kantor regional dan waktu relokasi. Situs ini juga membandingkan perpindahan ibu kota Jakarta dengan hal serupa yang dilakukan Korea Selatan pada 2012. Media Taiwan, Taipei Times, juga turut mengangkat isu yang tengah hangat tersebut dengan tulisan "Jokowi picks new Indonesian capital". Sedangkan Taiwan News melalui "Indonesia to move capital from Jakarta to East Kalimantan". Sementara itu, dari Singapura, The Straits Times, memaparkannya dalam artikel "East Kalimantan to be home of Indonesia's new capital: Jokowi". "Presiden Indonesia Joko Widodo telah memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia untuk meredakan ketegangan di Jakarta," tulis media tersebut. Situs berita Filipina, Manila Times, juga tak ketinggalan mengangkat isu soal pemindahan ibu kota Indonesia itu. Melalui sebuah tulisan yang diberi tajuk "Borneo Indonesia’s new capital". Negeri Tiongkok melalui South China Morning Post, juga mengulasnya dari sisi biaya perpindahan ibu kota dengan artikel "Indonesia picks area on Borneo for new capital, with relocation estimated to cost US$33 billion". Dari Negeri Sakura, Nikkei Asian Review memuat isu tersebut lewat "Jokowi announces Indonesia's new capital in East Kalimantan". Sedangkan NHK dengan "Indonesian capital to shift to Borneo". Negeri Kanguru pun ikut menggulirkan isu pemindahan ibu kota Indonesia yang baru saja diumumkan oleh Jokowi. Situs ABC News dengan "Indonesia picks Jakarta capital replacement in East Kalimantan province on Borneo", memaparkan detik-detik keputusan tersebut. "Provinsi Kalimantan Timur yang berpenduduk jarang, yang terkenal dengan hutan hujan dan orangutan, akan menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia, kata Presiden Joko Widodo," tulis media itu. Artikel "Indonesia picks Borneo island as site of new capital", menjadi tajuk pemberitaan media Amerika BBC. Sementara New York Times mengulas dengan "Indonesia's Capital is Sinking, Polluted and Crowded. It's Leader Wants to Build a New One." Lalu media Time ikut membahasnya melalui "Indonesia Plans to Move Its Capital to the Island of Borneo". Sementara media Inggris laiinya, The Telegraph memuatnya dengan "Indonesia will move capital to island of Borneo", juga "Why Indonesia's government is moving capital from Jakarta to a 'strategic location' in Borneo". Sedangkan Bloomberg dengan "Jokowi Picks Borneo for New Indonesia Capital". Media Amerika, Voice of America membahasnya dengan "Indonesian President: New Capital Will Be on Borneo". Dari Timur Tengah, media Gulf News juga ikut membicarakan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Situs berita itu memuatnya dalam sebuah tulisan panjang bertajuk "Indonesia picks Borneo island for new capital". Sedangkan AlJazeera melalui tulisan bertujul tak jauh berbeda dengan "Indonesia's new capital to be moved to Borneo island". Media Jerman DW mengekor isu tersebut lewat "Indonesia announces location of new capital on Borneo". Lalu portal berita Rusia, RTE, memuatnya dengan "Indonesia picks site on Borneo island for new capital". Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi soal pemindahan ibu kota ke kota lain, yakni ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru yang paling ideal dipilih oleh Jokowi adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan pemindahan ibu kota baru ini diharapkan perekonomian di Indonesia semakin maju dan permasalahan di Jakarta dapat teratasi. Amin!! (Poy)