Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah ingin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun terakhir. Namun, evaluasi itu tak akan mengubah sistem pilkada kembali lewat DPRD.
“Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).
Hal itu menurut Fadjroel juga telah diamini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dimana Jokowi ingin agar pemilihan kepala daerah tetap melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Sebaliknya ia tak ingin calon kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Presiden Jokowi mengatakan pilkada propinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998,” kata Fadjroel.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berpandangan bahwa pelaksanaan pilkada harus melibatkan masyarakat. Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, pilkada harus dilaksanakan secara efisien.
“KPU berpandangan pemilu atau pilkada dilaksanakan secara efisien, tata kelolanya transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat,” ujar Wahyu.
Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis berpendapat bahwa sistem pilkada langsung lebih banyak memberikan manfaat. Viryan menegaskan bahwa pihaknya mendukung pilkada secara langsung.
“Kalau sistem pilkada langsung bagi saya pribadi lebih banyak manfaat dari mudaratnya,” ujar Viryan. (Has)
