Jakarta, 17 September 2019 – Partai NasDem telah selesai menyelenggarakan Dialog Selasa ketiga dengan tema”MilenialNasDem Goyang Senayan” pada Selasa, 17 September 2019. Pada Dialog Selasa kali ini, Partai NasDem untuk pertama kali hadirkan para Anggota DPR RI muda NasDem terpilih periode 2019-2024 yang menjadi narasumber, di antaranya; Eva Stefany Rataba (Dapil Sulawesi Selatan III), Rian Firmansyah (Dapil Jawa Barat II), Yessy Melanie (Dapil Kalimantan Barat II), dan Hillary Brigita Lasut (Dapil Sulawesi Utara). Acara yang dimulai pada pukul 19.00 WIB ini dimoderatori oleh jurnalis kenamaan Indonesia, Widya Saputra.
Pada Pileg 2019, Partai NasDem torehkan prestasi sebagai partai dengan presentase tertinggi yang sukses antarkan milenial ke Senayan. Terhitung dari total 59 Anggota DPR RI terpilih dari Partai NasDem, 10 di antaranya masuk kategori milenial (23 tahun-38 tahun) atau 17%, bahkan 6 di antaranya adalah perempuan. Ini menjadi bukti Partai NasDem berhasil regenerasi kader sehingga tonggak perjuangan Restorasi untuk Indonesia Maju akan terus berlanjut sekaligus menegaskan eksistensi Partai NasDem sebagai partai pilihan anak muda.
Kegiatan Dialog Selasa ditayangkan langsung melalui livestreaming via jejaring online Partai NasDem, seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan website resmi Partai. Dialog Selasa diadakan setiap Selasa malam sebagai bagian dari Pra Kongres II Partai NasDem. Musyawarah tertinggi Partai NasDem tersebut akan dilaksanakan pada 8-11 November 2019 di JIExpoKemayoran, DKI Jakarta. Dan pada Dialog Selasa kali ini, politisi milenial diberi topik berbeda dan diminta pandangannya melalui kaca mata masing-masing.
Saat ini, ramai kasus mengenai revisi Undang-UndangKPK yang memancing banyak pihak untuk berkomentar. Hillary Brigita Lasut berpendapat bahwa KPK adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan daya paksa yang kuat, sehingga harus tetap dibatasi dengan aturan, pedoman yang tidak bersifat melemahkan tetapi dapat mengarahkan KPK untuk bisa mencapai tujuannya memberantas korupsi sesuai Undang Undang Dasar 1945.
“Power tendstocorrupt, absolutepowercorruptsabsolutely. Jika kita ingin KPK kokoh, kekuasaannya juga harus dibatasi agar tetap ada checkandbalance,” ujar Hillary dalam Dialog Selasa di DPP Partai NasDem.
Lulusan Magister Hukum Washington University ini menjelaskan, tidak boleh ada lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas, demi mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di dalam lembaga itu sendiri. Ini juga dibuat untuk melindungi KPK yang juga di dalamnya diisi oleh manusia yang masih bisa khilaf.
Pindah ke topik lainnya, mengenai pernikahan anak di bawah umur. Yessy Melania, Ketua Garnita NasDem Melawi yang sejak awal punya concern lebih terhadap perempuan, merasa miris dengan fenomena keterhimpitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan perempuan harus dirampas hak-haknya, seperti hak mengenyam pendidikan dan ruang untuk pengembangan kualitas diri menjadi hilang.
Ada tiga solusi yang ia tawarkan dalam hal ini. Pertama, terus dorong pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan revisi UU pernikahan yang terbaru. Kedua, mendorong pemerintah untuk terus mengontrol pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Ketiga, mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menggalakkan sosialisasi bahaya kesehatan reproduksi pada pernikahan di bawah umur yang bisa berdampak pada tumbuh kembang janin dan bahkan risiko kematian ibu melahirkan.
Terkait revisi UU Perkawinan di mana usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun, ia menyambut baik namun dirasa terlambat. Masalah ini sudah mengakar di masyarakat dari tahun 1974 dan baru sekali direvisi, yaitu pada tahun ini.
Topik lain yang tak kalah menariknya yaitu mengenai konsep wisata halal yang akan diterapkan di sejumlah tempat wisata. Eva Stevany Rataba menilai, sistem pelaksanaan wisata halal itu sendiri perlu diperjelas kembali.
“Kalau wisata halal itu sama dengan wisata syariah maka tentu akan berpotensi menimbulkan pergesekan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena tentu nilai-nilai kearifan lokal budaya, tradisi, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat akan terganggu,” lanjut Eva.
Ketua Garnita NasDem Toraja Utara ini menegaskan, kalau yang dianggap wisata halal adalah hanya menyiapkan tempat dan makanan yang dikelola saudara-saudara Muslim, maka tidak perlu mencanangkan wisata halal pada suatu wilayah tertentu, semisal wilayah dengan masyarakat mayoritas non-muslim.
Pindah pada topik lainnya, mengenai bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2030-2040. Rian Firmansyah menilai bonus demografi jangan kemudian menjadi beban karena tidak seimbangnya supply dan demand antara angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pemerintah harus semakin mendorong aktifitas kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja, memberikan insentif bagi lahirnya industri-industri kreatif dan dalam tataran internasional dapat semakin meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk dapat menerima tenaga kerja kita.
Ketua KONI Kabupaten Bandung Barat ini menambahkan, dampak era Revolusi Industri 4.0 yang menyebabkan kelompok produktif dengan lowskillworkersatau yang bekerja dengan pola refetitif akan mudah sekali tergantikan oleh teknologi komputer dan kecerdasan buatan.
“Pemerintah harus ada langkah dan upaya yang melibatkan semua komponen pada peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan relevansi kuantitas dan kualitas SDM berpendidikan tinggi serta peningkatan kemampuan iptek dan inovasi,” jelas Rian. (NasDem)
