Jakarta, Obsessionews.com – Ijtima Ulama kini kembali dipakai sebagai alat politik untuk melegitimasi suara umat Islam. Jika sebelumnya Ijtima Ulama jilid satu dan dua digunakan untuk pemilihan figur capres dan dukungan terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kini Ijtima Ulama jilid tiga dipakai untuk merespons kecurangan pemilu.
Tokoh penggerak Aksi 212 ustaz Bachtiar Nasir menilai tidak ada yang salah dalam Ijtima Ulama jilid tiga yang muaranya adalah merespons kecurangan pemilu. Rencananya Ijtima Ulama tiga yang bakal digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).
Baca juga:
Pencapresan Prabowo Apa Bisa Disebut Ijtimak Ulama?
FOTO Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional GNPF Ulama Rekomendasikan Prabowo Capres
Ijtimak Ulama Rekomendasikan Prabowo Capres
“Ijtima Ulama 1 dan 2 berjalan dengan baik dan alhamdulillah perjalanan bangsa dengan damai semuanya. Tidak ada chaos, sehingga jangan cepat menuduh yang negatif kepada ijtima ulama tiga. Toh belum ada keputusan yang diambil,” ujar Bachtiar di Jakarta, Selasa (30/4).
Bachtiar menjelaskan, Ijtima Ulama sebenarnya dilindungi Pancasila dan hak para tokoh ulama untuk mengambil keputusan berdasarkan ilmu agamanya. Menurutnya, hal tersebut juga dilindungi oleh UUD 45 pasal 29 ayat 1.
“Saya yakin ijtima ulama ini akan mengambil keputusan yang sangat konstitusionl, karena para ulama tidak ingin mencederai konstitusi yang sudah dibuat oleh para ulama pendahulunya. Nah untuk itu saya melihat bahwa Ijtima ulama tiga tiga akan menghasilkan hal-hal yang positif,” kata dia.
Bachtiar menambahkan, Ijitma Ulama itu digelar karena juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak menghadapi pemilu. Untuk itu para ulama yang sudah berkomunikasi satu sama lain bersepakat untuk membahas masalah ini bersama dalam satu forum.
“Dan para ulama punya pegangan, tidak akan merugi orang yang beristikarah sebelum mengambil keputusan, serta tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah sebelum mengambil keputusan,” ucap dia.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta, kepada para pendukung dan tim pemenangan salah satu calon untuk mengurungkan niat menggelar kegiatan yang secara khusus membahas dugaan kecurangan pemilu.
Menurutt Wiranto sudah ada beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pemilu, yakni Gakumdu, Bawaslu, dan Mahkaman Konstitusi (MK). Gakumdu yang berisi perwakilan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum.
“Kalau menyangkut selisih suara yang cukup signifikan ada MK kan begitu. Lalu untuk apa (ijtimak ulama 3),” ujarnya di Jakarta, Senin (29/4)
Imam Besar Front Pembela Islam (fPI) Habib Rizieq Syihab yang memotori Ijtima Ulama jilid tiga ini rencananya akan berorasi untuk mengobarkan semangat umat dari Mekkah.
Adapun Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut penyelenggaraan Ijtimak Ulama III sejatinya hanya sebagai legitimasi untuk pengerahan massa.
“Iya bisa ke arah situ (menciptakan gerakan). Karena apa? Persoalan kecurangan itu selalu diembuskan. TSM itu ya, terstruktur, sistematis, masih, ada satu lagi luar biasa. Ini menurut saya sebuah upaya yang harus kita hentikan,” kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (26/4). (Albar)
