Minggu, 22 September 19

IPW Sebut KPK Tidak Tertib Administrasi

IPW Sebut KPK Tidak Tertib Administrasi
* Gedung KPK dan Ketua Presidium IPW Neta S Pane. (Foto: Kapoy/Dok Neta)

Jakarta, Obsessionnews.comIndonesia Police Watch (IPW) melihat adanya kepanikan sejumlah pihak dengan masuknya dua jenderal polisi menjadi calon pimpinan (capim) KPK.

Kepanikan itu dilihat IPW dari pernyataan internal KPK yang mempermasalahkan bahwa enam capim KPK belum menyerahkan LHKPN.

“Pernyataan ini sangat aneh, mereka kan baru capim dan belum menjadi pimpinan KPK, jika sudah menjadi pimpinan KPK bolehlah dipermasalahkan,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dari pesan singkatnya kepada obsessionnews.com, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: IPW Tantang Novel Baswedan Tangkap 4 Koruptor Kakap

Jika pun sudah menjadi pimpinan KPK, lanjut Neta, mereka tidak menyerahkan LHKPN sebenarnya tidak ada masalah karena tidak ada sanksi hukumnya. Sebab kententuan LHKPN itu tidak jelas untuk apa.

“Tapi anehnya ada pihak yang mempolitisasinya dan menjadikan LHKPN seperti hantu yang menakutkan,” ungkap pria berdarah Medan itu.

Menurut dia, seharusnya pihak-pihak yang mempermasalahkan LHKPN itu menggugat KPK, kenapa status auditnya WDP dan kenapa KPK menolak memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga antirasuha itu, seperti dokumen atau data-data barang-barang sitaan tersangka korupsi, baik yang sudah dilelang maupun belum.

Padahal menurut ayat 1 Pasal 24 UU No 54 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan.

Baca juga: IPW Sebut Ada Manuver dan Gejolak di Internal KPK

Artinya, dalam hal ini KPK harus berkaca bahwa dirinya saja diduga tidak tertib administrasi hingga mendapat cap Wajar Dengan Pengecualian (WDP), lalu kenapa pula harus mempersoalkan adanya enam capim KPK dari polisi yang belum menyerahkan LHKPN. Pansel KPK saja tidak mempersoalkannya.

“Dari sini terlihat bahwa ada internal KPK yang panik kwadrat tentang akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK,” ungkap Neta.

Padahal di era KPK pertama bisa disebut sukses karena dipimpin jenderal polisi Taufik Ruki. Saat menjabat pimpinan kpk, jenderal polisi ini juga tidak sungkan meringkus koleganya sesama polisi yang korupsi.

Begitu juga dengan Irjen Bibit Samad Rianto dan hingga kini Bibit terus aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi, meski sudah tidak di KPK, dengan cara mendirikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Lalu kenapa ada internal KPK yang alergi dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK.

“Apakah mereka takut boroknya akan dibongkar kedua jenderal polisi yang akan menjadi pimpinan KPK tersebut. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.