Jakarta, Obsessionnews.com — Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa ada sembilan rencana kerja Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2021. Salah satu rencana kerja tersebut adalah terus melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Reformasi Birokrasi tersebut difokuskan pada, pertama, penguatan kelembagaan, yang kedua, penerapan human capital management, ketiga, melakukan penguatan kerangka regulasi, keempat melakukan tata kelola dan layanan berbasis elektronik, kelima adalah menerapkan manajemen risiko, quality control serta manajemen strategis, dan terakhir penguatan penelitian dan pengembangan.
“Saat ini, banyak Kantor Pertanahan kami sudah menerapkan zona integritas sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Kamis (25/6/2020).
Selain Reformasi Birokrasi, rencana kerja tersebut adalah (1) Percepatan Rencana Tata Ruang pada tingkat Kabupaten/Kota; (2) Percepatan Pemenuhan Peta Dasar Pertanahan Pada Tingkat Kabupaten/Kota; (3) Percepatan PTSL dan Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat dalam Kerangka Reforma Agraria; (4) Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemilikan Tanah; (5) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; (6) Pengelolaan Pemanfaatan Pengendalian Tanah dan Ruang yang Berkualitas; (7) Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan; serta (8) Digitalisasi Data Pertanahan.
“Hingga tanggal 20 Juni 2020, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 6.098.936 bidang tanah melalui PTSL, yang sebagian besar berupa sertipikat tanah. Kami akan mendistribusikan sertipikat tanah tersebut kepada masyarakat melalui video conference,” kata Sofyan. (Has)
