Jakarta, Obsessionnews – Kisruhnya ranah pangan di tanah air akibat ulah kartel, lantaran akses terhadap kebijakan dan kepastian masih kurang terbuka. Makanya, pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin meminta agar perbendaharaan data diperbaiki.
“Tataran hukum tidak mengenal pembuktian yang berupa bukti tidak langsung,” kata Bustanul, di Jakarta, Senin (24/8).
Dia menilai, hingga kini pengadilan di Indonesia baru bisa mengadili jika ada bukti fisik. Makanya, proses hukum menjadi lama lantaran dari pengendusan tidak bisa menjadi bukti kuat.
“Penindakan hukum juga lama karena pengadilan negeri tidak banyak yang kuasai soal ekonomi,” lanjut dia.
Menurut Bustanul, mudah saja jika ingin melakukan monitoring terhadap suplay persediaan pangan agar tidak dimainkan oknum kartel. Caranya, dengan memperketat izin pergudangan.
“Dari situ ketahuan jumlah barang yang dikuasai,” jelasnya. (Mahbub Junaidi)
