Jakarta, Obsessionnews – Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk berani memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Kasus ini mangkrak dan sudah dihentikan oleh Kejaksaan Agung. Meski ada peluang untuk dilanjutkan pengusutannya. Namun, ICW lebih percaya kasus tersebut diserahkan ke KPK.
“Semoga Jokowi tidak lupa penanganan kasus ini. Perlu ada keberanian buka kembali kasus BLBI. Satu-satunya harapan ada di KPK,” kata Emerson, Minggu (1/5/2016).
Emerson mengaku tidak bermaksud untuk mengesampingkan Kejagung maupun Polri. Hanya saja kata dia, untuk mengungkap kasus yang besar ini perlu ada supervisi antara ketiga lembaga hukum tersebut. Dan KPK menjadi pintu utama dalam pengusutan kasus ini.
“KPK sebaiknya tidak ragu terlibat dalam kasus BLBI. Dia bisa ambil alih kasus BLBI kelas kakap yang dihentikan kejaksaan,” kata Emerson.
Selain itu, Emerson mengatakan, seringkali Kejagung dan Polri tidak pernah mengumumkan kepada publik tentang perkara-perkara yang sudah di SP3 atau diberhentikan. Sehingga, pengungkapan kasus BLBI menjadi tidak transparan.
“Karenanya saya pikir, SP3 bisa dibatalkan, dan kasus ini dilanjutkan lagi,” jelasnya. (Albar)
