Kamis, 22 Oktober 20

Hendrajit: PSBB Mengakomodasi Gagasan ‘Lockdown’ yang Diajukan Anies

Hendrajit: PSBB Mengakomodasi Gagasan ‘Lockdown’ yang Diajukan Anies
* Hendrajit, pengkaji geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI). (Foto: dok. pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menangani pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran penularan Covid-19. DKI Jakarta adalah daerah pertama yang menerapkan PSBB. PSBB di Jakarta diberlakukan selama dua minggu dimulai pada 10 April 2020, dan bisa diperpanjang tergantung situasi.

 

Baca juga:

Dipuji Melawan Covid-19, Tagar #AniesKeren Jadi ‘Trending Topic’ di Twitter

Virus Corona Bermutasi Begitu Cepat, Jangan Anggap Enteng dan Sepele

Pemerintah Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi untuk Cegah Covid-19

 

Pengkaji geopolitik Hendrajit menyebut pemerintah pusat mengutamakan Jakarta melaksanakan PSBB adalah untuk mengakomodasi gagasan lockdown yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Berikut wawancara obsessionnews.com dengan Hendrajit, yang juga Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI), melalui Facebook messenger, Minggu (12/4).

Bagaimana pengamatan Anda tentang upaya yang dilakukan Anies memerangi Covid-19? Apa alasan pemerintah pusat mengizinkan Jakarta yang pertama menerapkan PSBB?

Pada prinsipnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, titik-tolaknya harus didasarkan pada strategi penyelamatan secepatnya rakyat dari Covid-19. Kalau soal PSBB yang pertama menerapkan PSBB, karena secara de facto masing-masing daerah sudah menerapkannya jauh-jauh hari atas dasar inisiatif dari berbagai elemen masyarakat desa, kota dan kabupaten. Pemda hanya ACC saja. Sehingga mengutamakan Jakarta justru sifatnya adalah mengakomodasi gagasan lockdown yang diajukan Gubernur Anies.

Apakah Anies mampu menangani corona?

Soal Anies mampu atau tidak, pertanyaan yang sama harus diajukan juga buat gubernur-gubernur lain. Sebab fenomena yang menarik di beberapa desa, ternyata mereka menerapkan protokol PSBB sesuai karakteristik kearifan lokal masing masing daerah. Atas dasar prinsip kemandirian masyarakat, bukan arahan dari atas.

Justru pertanyaannya adalah apakah Anies juga menerapkan dan mempertimbangkan hal itu? Yaitu bagaimana pemda mendorong inisiatif masyarakat lokal untuk mencara cara yang pas dalam rangka penyelamatan pandemi global ini. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.