Jakarta – Pada 14 November 2014 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (KRTKM), menunjuk ekonom Faisal Basri sebagai pemimpin tim dengan mengemban empat tugas pokok. Pertama, meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir. Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien.
Ketiga, lanjutnya, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari kartel dan para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.
Tetapi Ketua Tim KRTKM Faisal Basri di Gedung Bank Indonesia pada 4 Desember lalu justru sempat menyatakan merasa benci terhadap PT Pertamina (Persero) yang berbohong dan menutup-nutupi proses bisnis anak usahanya, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Faisal menyebut proses pembelian minyak mentah di Petral langsung dilakukan dengan national oil company, alias perusahaan atau produsen migas asing, tanpa perantara atau broker. Pasalnya Faisal menemukan fakta bahwa Petral juga membeli minyak telah diolah untuk dibawa ke Indonesia dari perusahaan trading, atau broker.
Sehari sebelumnya (3/12), Komisaris Utama Pertamina Sugiharto dalam acara “Pertamina Energy Outlook 2015”, membantah tudingan yang menyebut perusahaan pelat merah tersebut tidak transparan alias berbohong. Selama ini menurut Sugiharto, Pertamina diaudit oleh lembaga keuangan kelas dunia. Selain itu, Pertamina bisa menyelesaikan laporan keuangan tercepat dibandingkan dengan perusahaan pelat merah lainnya. Begitu pula Pertamina berhasil menyelesaikan laporan keuangan bersama dengan anak-anak usahanya sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni pertengahan Februari 2014 lalu.
Juru bicara Pertamina Ali Mundakir pun menyanggah kritik Ketua Tim KRTKM Faisal Basri yang menyebut pihak Pertamina telah memberikan informasi yang tidak benar kepada tim yang dipimpinnya dalam pertemuan 3 Desember di Kementerian ESDM. Saat disebut Pertamina sebagai pembohong, Ali memang mengaku tidak tersinggung atas tudingan tersebut. Malah menurutnya, hal tersebut dianggap sebagai motivasi bagi Pertamina untuk koreksi diri.
Tapi Ali meminta Tim KRTKM untuk langsung menyampaikan hal yang menurutnya ganjil selama ini kepada Pertamina melalui pertemuan langsung. Jika Tim KRTKM punya kewenangan untuk meminta data dan klarifikasi kepada Pertamina, sebaiknya kewenangan itu digunakan, jangan malah diwacanakan ke masyarakat dan ke media. Sebab Pertamina selalu siap bertemu guna menyelesaikan yang menurut Ali sebagai kesalahpahaman antara keduabelah pihak. Apalagi jika Tim KRTKM tersebut meminta penjelasan kembali terkait hasil laporan data Pertamina.
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang merasa terusik dengan sikap Faisal Basri, mengecam sikap Ketua Tim KRTKM tersebut. Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 menantang Faisal untuk beberkan terus kebenciannya terhadap Pertamina kepada publik melalui media.
“Saya tantang Faisal Basri untuk terus membeberkan rasa bencinya terhadap Pertamina, agar dia merasa puas hanya karena untuk memenuhi masukan-masukan dari banyak pihak, terutama dari LSM, pengamat dan organisasi, yang tidak objektif dan rawan kepentingan atau bisa jadi ditunggangi, kemudian menjadi corong pihak tertentu,” kecam Binsar dalam pernyataan sikap SPKP yang disampaikan melalui Obsession News, Jumat (12/11/2014).
Binsar yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) menilai, Faisal adalah bukan figur yang tepat dan sangat diragukan akan kapasitas dan kredibilitasnya, termasuk timnya yang terdiri bukan dari orang-orang yang memiliki integritas, bahkan ada yang diduga terindikasi sebagai bagian dari mafia migas.
Saat pemerintahan SBY-Boediono masih berkuasa, ungkapnya, Faisal Basri merupakan salah satu ekonom yang memuja muji Boediono sebagai tokoh ekonomi kerakyatan, dan bukan seorang neolib, begitu juga terhadap Sri Mulyani. Padahal, baik Boediono maupun Sri Mulyani adalah arsitek neoliberalisme yang ada di republik ini, termasuk pembelaan Faisal terhadap Boediono yang tidak terlibat dalam skandal Bank Century.
Bagaimana pun, lanjut Binsar, empat tugas pokok Tim KRTKM adalah tugas berat dan bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi pekerjaan untuk memberantas mafia migas. “Sebab kalau tujuannya ingin memberantas mafia migas bukan hanya menyangkut Petral, tapi juga mafia migas yang ada di dalam negeri yang bisnisnya juga diduga dikendalikan melalui jaringan Ari Soemarno. Sepertinya, bukan merupakan rahasia umum lagi siapa yang selama ini bermain di bisnis migas dan dikenal sebagai mafia migas di dalam negeri,” paparnya.
Sebagai Ketua Tim KRTKM, Faisal, ungkap Binsar, sebaiknya harus mampu memberantas gurita bisnis jaringan Ari Soemarno, bukan mengobok-obok Pertamina dengan rasa kebenciannya, atau dengan menuding Pertamina berbohong.
“Kalau tidak mampu, sebaiknya Faisal mundur saja. Tidak usahlah cuap-cuap apalagi penunjukan Faisal diback-up Rini Soemarno. Logika orang awam saja, mana mungkin Faisal selaku Ketua Tim KRTKM berani menyikat para mafia migas,” bebernya.
“Ini penting dibuka, sebab kami ini adalah bagian yang merintis, membangun dan membesarkan Pertamina dengan kerja keras dan bukan dengan cuap-cuap, tentu marah jika Pertamina dibilang bohong apalagi Faisal katakan menjadi benci. Ada kontribusi apa dia di Pertamina, termasuk untuk bangsa dan negara ini,” tegas Binsar. (Ars)
