Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut dalam aksi penggrebegan pungli di Kementerian Perhubungan bersama jajaran Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.
Saat itu Jokowi sempat menyatakan, Presiden mengurus perkara kecil sementara perkara besar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ucapan Jokowi dinilai tidak punya dasar dan tidak mencerminkan sikap Presiden.
“Dia (Jokowi) katakan KPK urus yang besar-besar, saya urus yang kecil-kecil. Dari mana dasarnya?” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Menurutnya, pernyataan Jokowi juga tidak mencerminkan Indonesia sebagai besar dari segi wilayah, populasi, sumber daya alam dan kekuatan militernya. Jokowi kata dia, harus jadi panglima dalam menyelesaikan perkara besar.
“Dia (Jokowi) itu powerfull. Jumlah tentaranya, polisinya, birokrasi paling besar. Jangan urus yang kecil-kecil dong. Terus KPK urus yang besar-besar. Dari mana?” kata Fahri.
Ia menjelaskan semua kegiatan di Republik ini dikoordinir presiden. Dalam sistem presidensialisme presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga presiden bisa melakukan apa saja.
“Jangan gunakan kekuasannya untuk yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kasih ke kepala desa, bupati, kapolsek, dan presiden bisa kasih kekuataan pada kepala desa dan bupati,” tuturnya.
“Bila perlu panggil semua bupati, suruh tanda tangan akta integritas untuk tekan ini supaya bisa tekan perbaikan birokrasi sampai ke bawah,” sambung Fahri.
Ia menilai aksi penggerebekan pungli oleh Jokowi di Kementerian Perhubungan hanya tindakan simbolik. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai cara kerja presiden yang tak sistematis, sekaligus pencitraan.
“Anda presiden. Tapi kalau bekerja tak sistematis ini merugikan rakyat karena anda pakai uang besar dalam bekerja. Setiap hari presiden digaji besar, fasilitas besar, perhatian rakyat pada dia besar,” kata Fahri. (Albar)
