Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Jon sangat menyayangkan adanya perpecahan di tubuh Partai Golkar. Kondisi tersebut tidak hanya bisa merugikan partai Golkar, tapi secara tidak langsung juga bisa merugikan Koalisi Merah Putih yang sudah memiliki basic kekuatan di DPR.
Sebagai partai terbesar kedua di DPR, Golkar memang memiliki posisi yang vital di KMP. Bahkan Fadli menganggap Golkar sebagai inti dari kekuatan KMP di Parlemen, sehingga kondisinya saat ini bisa menjadikan penentu dari nasib KMP kedepan apakah bisa semakin kuat atau justru melemah.
“Iya tentu dong vital karena Golkar kan partai besar,” ujar Fadli di DPR, Kamis (27/11/2014).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu sama sekali tidak menghendaki perselisihan di internal Partai Golkar terus terjadi. Ia ingin semua kader Partai Golkar itu bersatu mengakui kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum yang sah sampai dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 30 November 2014.
Selebihnya, Fadli tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai konflik di internal Partai Golkar. Adanya faksi-faksi dalam sebuah partai memang kerap terjadi, hal itu juga sudah pernah dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya sempat terpecah menjadi dua kubu, sehingga menyebabkan dukungan terhadap KMP tidak Solid, lantaran sebagian dari mereka ada yang mendukung Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, anggota DPR Komisi IV dari Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto juga menambahkan, kekacauan politik di internal Golkar sebenarnya memang dibuat untuk menghancurkan kekuatan KMP di DPR. Ia mencium rencana itu semenjak awal-awal kampanye pemilu presiden dimana ada sebagian kader partai yang membelot mendukung Jokowi.
“Ya memang benar tujuannya untuk menghancurkan KMP,” katanya di DPR.
Titiek sendiri menolak keberadaan kubu Agung Laksono cs yang ditunjuk oleh Mahkamah Partai untuk mengambil alih kekuasaan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, pasca terjadinya kericuhan pada rapat Pleno DPP Golkar yang berlangsung Selasa malam (25/11). Titiek menilai, terbentuknya Presidium Penyelamat Partai yang diketuai oleh Agung tidak sah, karena masa kepemimpinan Aburizal berakhir pada bulan Desember 2014.
“Sama sekali menyalahi aturan, gugurnya kan baru Desember,” terangnya.
Karena itu, Titiek berharap perselisihan Partai Golkar segera berangsur membaik, dan tetap berada di barisan KMP sesuai dengan kesepakatan awal bahwa partai-partai di KMP bersedia membentuk koalisi permanen. Titiek tidak mau keberadaan Golkar di KMP dituding sebagai penganggu kebijakan pemerintah, melainkan memilki fungsi kontrol dan pengawasan.
“Kalau semua dukung KIH kan nggak baik, harus ada penyeimbang,” jelasnya. (Abn)
