Jakarta, Obsessionnews.com – Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi utama dari Jokowi adalah pembangunan proyek infrastruktur hingga Rp5.000 triliun nilainya. Pendanaan pembangunan proyek infrastruktur digunakan sebagian kecil dari APBN dan partisipasi investor lokal maupun dari luar negeri.
“Tapi keadaan ekonomi global yang masih mengalami krisis dan tidak menguntungkan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur dan akhirnya masih hanya dalam taraf ground breaking saja selanjutnya mangkrak dan berusaha mencari pendanaannya,” ungkap Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada Obsessionnews.com, Senin (1/5/2017).
“Lalu bagaimana dengan nasib sektor industri manufakturing yang dalam dua tahun terakhir banyak tutup alias bangkrut yang berimbas pada PHK di mana-mana terhadap buruh,” tambahnya.
Arief memaparkan, bangkrutnya industri manufaktur tidak lepas dari kebijakan Joko Widodo yang menaikkan tarif dasar listri dan harga BBM serta kegagalan pemerintah dalam melindungi industri national Indonesia terhadap serangan produk-produk impor dari China. “Contoh saja Industri besi baja yang sudah banyak tutup akibat serbuan impor besi dari China,” bebernya.
Sementara, lanjutnya, investasi yang dijanjikan dari RRC pun mengharuskan Indonesia mengizinkan penggunaan tenaga kerja dari China tanpa ada batasan jumlahnya dan job description yang diperbolehkan.
“Hari Buruh selalu menjadi sebuah Hari untuk meneriakkan tuntutan kenaikan upah Buruh dan penghapusan sistim kerja Outsourcing yang banyak merugikan tingkat kesejahteraan Buruh!” seru Ketua Umum FSP BUMN Bersatu.
“Tapi sebaiknya, mulai Hari ini harus kita teriakkan selamatkan Industri Nasional dari kebangkrutan. Tolak TKA sebagai kompensasi investasi dari China di Indonesia,” tandasnya.
“Begitu juga buruh tani dan nelayan yang kehudupannya makin jauh dari kesejahteraannya akibat kegagalan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan swasembada pangan yang berakibat pada serbuan impor pangan yang jumlahnya hampir ratusan triliun, sehingga menyebabkan buruh tani dan nelayan tidak menikmati pendapatan yang sejahtera,” ungkapnya pula. (Red)
