Jakarta, Obsessionnews – Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay marah mendengar laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama. Pasalnya, laporan itu menyangkut penggunaan anggaran Kemenag yang mencapai Rp1,8 triliun.
Namun, laporan itu hanya dibuat sebanyak 18 lembar. Ia mengibaratkan laporan keuangan negara lebih jelek dari skripsi mahasiswa. Bahkan, skripsi mahasiswapun tidak diterima, bila laporan akhirnya hanya 18 lembar.
“Saya minta rapat tadi disetop dulu, minta diperbaiki, jangan diterima begitu saja, masa anggaran Rp 1,8 triliun laporannya seperti ini hanya 18 lembar dengan 5 lembar kosong tak ada informasinya di situ,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/3/2016).
”Skripsi mahasiswa saja tidak lulus kalau seperti ini, apalagi laporan keuangan negara,” sambungnya.
Lantaran laporan itu tidak sesuai, Komisi VIII memutuskan untuk menutup rapat, dan meminta pihak Kemenag untuk memperbaiki laporannya.
Demikian juga halnya dengan draf rekomendasi DPR terhadap Dirjen PHU ini. Menurut Saleh juga harus dibatalkan sampai laporan ini benar-benar layak dibahas dan diterima DPR.
“Saya usul ini jangan diterima sebelum ini lengkap, saya tidak suka dengan laporan seperti ini. Kemana saja uang rakyat itu dipakai, berdosa kita kalau itu tidak kita tanya,” tegasnya.
Selain itu, Saleh juga menyesalkan anggaran sebesar Rp 1,085 triliun yang terserap hanya Rp 849 miliar. Mestinya menurut Saleh, sisa anggaran Rp 200 miliar itu bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan jamaah yang Non APBN. Tetapi Kementerian Agama tidak mau menggunakan itu bahkan tahun ini tidak dianggarkan.
“Bahkan ada catatan blokir pada anggaran revitalisasi asrama haji sampai dengan pertengahan Maret 2015, mengakibatkan tidak dapat dicairkannya anggaran dalam kurun waktu tersebut. Berdasarkan temuan Kunker Komisi VIII ke berbagai daerah, proyek revitalisasi asrama haji sampai saat ini belum dikerjakan, jadi akan berpotensi tidak akan terlaksana juga pada tahun ini,” ujarnya.
Menurut Saleh, ada beberapa pekerjaan lelang yang diulang. “Ini bukti tidak seriusnya Kementerian Agama untuk melaksanakan proses lelang sehingga anggaran tidak terserap,” katanya. (Albar)
