Jakarta, Obsessionnews.com – DPR RI mengkritik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum merata kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Perhatian pemerintah ke sektor sosial masih kurang. Pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur. Untuk menyejahterakan rakyat, tidak hanya lewat infrastruktur, tapi juga lewat sektor sosial seperti KUR ini.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, perhatian pemerintah memang terpecah ke sektor infrastruktur untuk membangaun kesejahteraan masyarakat. KUR jadi kurang mendapat perhatian maksimal.
“Konsentrasi pemerintah sekarang ini pada infrastruktur. Untuk isu-isu sosial kurang perhatian. Kita harapkan pemerintah memberi jalan yang baik agar kehidupan masyarakat menengah ke bawah bisa membaik,” kata politisi Partai Demokrat itu seperti dikutip Obsessionnews.com dari situs DPR, Kamis (18/1/2018).
Seperti diketahui bantuan KUR dari pemerintah selama 2017 hanya mencapai Rp 96,71 triliun (87,9%) dari alokasi yang ditargetkan sebesar Rp 110 triliun. Dan 58 persennya disalurkan ke sektor perdagangan,bukan sektor padat karya seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
“KUR ini bantuan pembinaan wiraswasta supaya pelaku entrepreneur bisa tumbuh pesat. Banyak kendala mengapa serapan KUR belum optimal, misalnya aspek administrasi dan aspek legalitas,” tutur Agus. (arh)
