Jakarta, Obsessionnews – Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba mendesak Satuan Tugas (Satgas) Asap yang dibentuk Presiden Jokowi segera bekerja menangani masalah Asap yang melanda sebagian wilayah Indonesia yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Atas masalah tersebut, Parlindungan mengapresiasi Presiden Jokowi karena sudah membentuk satgas untuk menangani masalah asap pada Minggu (6/9/15).
Selain di Sumatera dan Kalimantan, data Grafik jumlah hotspot Provinsi per tanggal 2 September 2015 (hasil olahan dari data titik panas dari Satelit Terra dan Aqua confidence) menunjukkan bahwa wilayah Indonesia memiliki titik hotspot adalah Bangka Belitung 1 titik, Bengkulu 1 titik, Gorontalo 1 titik, Jambi 118 titik, Kalimantan Barat 2 titik, Kalimantan tengah 50 titik, Kalimantan timur 1 titik, Kalimantan Utara 3 titik, Kepualauan Riau 1 titik, Lampung 9 titik, Maluku 4 titik, Maluku Utara 2 titik, Nusa Tenggara 2 titik, Papua 5 titik, Riau 88 titik, Sulawesi Selatan 8 titik, Sulawesi Tenggara 6 titik, Sulawesi Utara 6 titik, Sumatera Barat 5 titik, Sumatera Selatan 104 titik, dan Sumatera Utara 10 titik.
Menurut Parlindungan, selama ini penanganan belum maksimal karena beberapa hambatan. Tindakan hukum kepada oknum yang melakukan pembakaran hutanpun belum maksimal dan tidak memberikan upaya jera kepada pelaku.Terkait satgas yang dibentuk presiden, dia mendukung Langkat tersebut Dan minta satgasnya cepat bekerja Dan berkoordinasi. “SATGAS asapkan sudah ada, saya MINTA agar segera laksanakan tugas, karena jika masalah ininberlarut – larut akan menyebabkan masalah Ekonomi” imbuhnya.
Ia menambahkan, pada tahun 1997 para menteri KLH se ASEAN sudah menyatakan kekwatirannya dan siap membantu Negara Indonesia dengan pelatihan, simulasi, dan sebagainya. “Kita prihatin dengan kondisi saat ini dimana penduduk di daerah yang terkena dampak terserang penyakit gangguan pernafasan dan kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat terganggu, bahkan banyak bandara yang membatalkan jadwal penerbangan karena gangguan asap menyebabkan jarak pandang pilot terganggu. Untuk itu, Pemerintah harus hadir dalam suasa ini” imbuhnya.
Parlindungan mengatakan agar selain membantu pemberian masker, pemerintah juga perlu melakukan bantuan berupak pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Teknologi pemadam kebakaran baik di lahan gambut maupun lahan hutan harus dimiliki walaupun peralatan standar. “Kalau masih berlangsung satu minggu lagi tanpa adanya bantuan saya kwatir perekonomian akan lumpuh. Pemerintah juga harus mensosialisasikan tentang pencegahan kebakaran,” pungkasnya.
Terkait kunjungan Presiden hari ini ke Sumatera Selatan untuk memeriksa lokasi kebakaran, Parlin menyambut baik hal tersebut dan meminta agar hal – hal serupa tetap dilanjutkan. Dia juga memberikan apresiasi kepada Presiden karena sudah membentuk satgas (satuan tugas) mengenai masalah asap yang terdiri dari berbagai instansi kementerian yang menunjukkan bahwa pemerintah sudah sangat serius. “Satgas tersebut bagus, kita juga minta agar Kementerian kesehatan agar mengecek pengobatan gratis terhadap masyarakat yang terkena dampak” tutup Parlindungan. (Red)
