Jumat, 2 Desember 22

Buwas Dimutasi Penyelidikan Pelindo II Bakal Macet

Buwas Dimutasi Penyelidikan Pelindo II Bakal Macet

Jakarta, Obsessionnews – Membaca hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2014, diyakini benar kalau terdapat potensi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

“Ini artinya, pengelola keuangan Pelindo II ditemukan kebocoran anggaran dan belum CLEAR alias belum bersih atau masih kotor,” kata Ucok Sky Khadafi pemerhati anggaran Centre for Budget Analysis (CBA) kepada obsessionnews.com melalui aplikasi Whatsapp, minggu (6/9).

Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo II RJ. Lino menyatakan kalau perusahaan yang dipimpinnya sudah diaudit oleh BPK RI dan hasilnya bersih. Namun menurut Ucok, masih ada potensi kerugian negara mencapai Rp 80,5 miliar serta 1.199,690 dolar Amerika Serikat (AS) atas 102 kasus yang pernah terjadi.

Biar begitu dan pihak Kepolisian sudah melakukan penggeledahan, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru dinilai malah melindungi Lino secara membabi buta. Dan ini, kata Ucok tidak gratis bahkan terselip kepentingan.

“Atas pemberian JK kepada Lino ini, membuat dirut Pelindo II selamat dari penyidikan polisi dan masih tetap pegang jabatan Direktur Utama Pelindo. Dengan tetap Lino memegang dirut Pelindo II, maka tugas lain untuk melakukan pengusuran atas tanah rakyat di Kalibaru yang diklaim oleh Pelindo tanah itu milik mereka akan tetap dilakukan,” tutur Ucok.

Salah satu bukti, kata Ucok, bisa dilihat dari surat Dirut Pelindo II kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 20 Agustus 2015 tentang permohonan bantuan pengosongan tanah pada HPL 1 tahun 1987 Kalibaru dengan luas 125.257 m2 yang diperkirakan seharga sekitar Rp 500 miliar.

Tanah HPL No.1 tahun 1987 tersebut, menurut Ucok, berada di wilayah Kelurahan Kalibaru meliputi RW 08, 09 serta RW 10 bahkan sangat berdekatan dengan lahan bisnis keluarga Jusuf Kalla.

“Artinya, pengosongan tanah milik rakyat Kalibaru tidak murni untuk kepentingan bisnis Pelindo II,” sebut Ucok.

Sekedar catatan, Pelindo II punya kegiatan usaha pelabuhan dengan 11 cabang, 7 anak perusahaan serta dua perusahaan afiliasi meliputi pemberian dan pengusahaan perairan kolam untuk lalu lintas pelayaran, tempat berlabuh kapal, pelayaran pemanduan dan penundaan keluar masuk kapal ke pelabuhan.

Akhirnya, atas temuan itu, Ucok mendesak agar DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terhadap mutasi jabatan Budi Waseso dari Kabareskrim Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebab menurut dia, dengan begini kejadiannya penyelidikan terhadap Pelindo II bakal macet. (Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.