Kebumen, Obsessionnews.com – Fenomena adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) kerap diartikan sebagai bentuk kegagalan demokrasi. Tapi nyatanya munculnya calon tunggal dibenarkan oleh undang-undang. Artinya, Pilkada yang menghadirkan calon tunggal tetap dikatakan demokratis.
Hal itu disampaikan langsung oleh dosen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Guntur Gunarto. Ia tak setuju dengan pendapat yang mengatakan calon tunggal telah menciderai demokrasi. Sebab, bagaimanapun calon tunggal sudah dibenarkan dalam konstitusi negara.
“Kalau tidak setuju dengan adanya calon tunggal, kemana dan ngapain saudara-saudara sekalian. Ko dari awal tidak melakukan pengelolaan kekuatan melalui partai politik untuk menciptakan kaderisasi yang bisa diajukan dalam kontestasi,” ujar Guntur menanggapi adanya calon tunggal di Kabupaten Kebumen, melalui saluran telepon, Kamis 26/11/2020).
Baca juga: Kebumen Butuh Sosok Pemimpin yang Punya Jaringan Kuat di Tingkat Pusat
Dalam konteks Pilakada Kebumen, ia melihat proses penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik sudah berlangsung transparan atau terbuka. Namun faktanya kata dia, tidak ada yang kemudian mendaftarkan diri maju sebagai calon bupati dan wakil bupati, hingga pada akhirnya muncul satu pasangan calon yakni, Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih.
“Kalau ini calon tunggal berarti sudah menjadi kerja keras dari partai politik itu. Kalau ini di Kebumen, berarti ya konteksnya di Kebumen. Kalau sudah di cari-cari lalu kemudian ketemuannya calon tunggal dan diadu dengan kotak kosong menurut saya tidak masuk akal,” tuturnya.
Baca juga: Jadi Calon Tunggal di Pilbup Kebumen, Arif Sugiyanto Jabarkan Visi Misi
Konstitusi melalui UU Pemilu memang telah menyediakan ruang kotak kosong atau kolom kosong sebagai alternatif pilihan masyarakat dengan hadirnya calon tunggal. Namun, ia menilai potensi calon tunggal untuk menang masih tetap tinggi. Ini kata dia, sekaligus menjadi pertaruhan partai politik dalam menjalakan kredibilitasnya mengusung paslon tunggal.
“Jadi partai politik dituntut untuk kerja lebih keras. Mesin parpol harus bisa berjalan, karena partai politik harus bisa membuktikan bahwa sosok calon yang diusung merupakan serapan dari masyarakat,” jelasnya.
Partai politik kata dia, harus bisa membuktikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa calon tunggal adalah pilihan terbaik. Jangan sampai calon tunggal itu kalah, karena menurutnya, kekalahan itu bisa dipandang sebagai bentuk kegagalan demokrasi dalam mencari sosok kepala daerah yang definitif. (Albar)
