Kamis, 4 Maret 21

Dipotong Rp5 Juta, Penerima RLTH di Kebumen Diminta Merahasiakan

Dipotong Rp5 Juta, Penerima RLTH di Kebumen Diminta Merahasiakan
* Penerima RTLH, bernama Heru Suparmono yang tinggal di RT 02 RW 04 Dukuh Cilalung, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng. (Foto: K24)

Kebumen, Obsessionnews.com – Dugaan korupsi program rumah tidak layak huni (RuTiLaHu) (RTLH) dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah satu persatu mulai terungkap. Berdasarkan laporan, program ini diduga disunat sebesar Rp 5 juta dari setiap penerima.

Benar saja, setelah dicek di lapangan, seorang warga penerima RTLH, bernama Heru Suparmono yang tinggal di RT 02 RW 04 Dukuh Cilalung, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, mengakui dirinya mendapat bantuan RTLH, tapi menerimanya tidak utuh alias ada potongan.

Heru menyatakan, ia harusnya menerima dana RLTH sebesar Rp 15 juta rupiah, namun saat menerima bantuan dirinya hanya menerima 10 Juta. Bantuan dipotong sebesar 5 juta rupiah dengan alasan administrasi. Ia pun diminta untuk tidak menceritakan adanya pemotongan itu kepada orang lain.

Baca juga: Dugaan Korupsi RLTH, Polres Kebumen Mulai Melakukan Penyelidikan

‘’Saat itu sekitar tahun 2019 saya menerima bantuan program RTLH nilainya 15 juta, tapi pas saya terima itu dipotong 5 juta, Itu pun bentuknya material. Kata petugasnya pemotongan ini buat administrasi. Karna saya nggak paham dan saya sifatnya hanya menerima ya saya terima saja dan saya disuruh tanda tangan diatas materai saat itu, nggak boleh diceritakan,’’ungkapnya saat ditemui di rumahnya, Kamis (31/12/2020).

Ia menceritakan bantuan itu ia dapat pada 2019 lalu. Saat itu dirinya bersama dengan sekitar 40 Kepala Keluarga penerima lainya, diminta oleh petugas untuk datang ke salah satu Bank di Kebumen dalam rangka proses pencairan dana melalui rekening yang sudah disiapkan.

Rumah Heru p
Rumah Heru penerima bantuan RTLH.

Namun setelah menerima sebesar Rp 15 juta, dana itu tidak langsung menjadi miliknya. Petugas program RLTH di lapangan meminta kembali uang bantuan itu dari semua para penerima. Alasannya akan disatukan untuk dihitung kembali. Karena tidak begitu faham, dirinyapun menyerhakan uang tersebut.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi RLTH, Berikut Penjelasan Kepala Dinsos Kebumen

”Pada saat itu saya dan penerima yang lain yang masih warga Kejawang juga sekitar 40 orang diminta untuk mencairkan dana ke Bank di Kebumen. tapi setelah cair uang itu diminta lagi oleh petugas yang ngurusin RTLH ini, karena saya kan nggak paham ya saya nurut aja. Pokoknya intinya saya percaya aja sama petugas,’’ucapnya.

Ternyata, setelah uang diberikan kembali kepada petugas, Heru menerima lagi tidak lagi sebesar Rp15 juta melainkan Rp10 juta. Kemudian ia diminta untuk menandatangani surat bermaterai. Selain itu dirinya juga diminta untuk tidak menyebutkan jika bantuan yang ia terima hanya Rp 10 juta, melainkan tetap Rp 15 juta.

“Kalau ditanya orang bilang saja terimanya Rp 15 juta,” kata Heru.

Meski menerima, sebenarnya dalam hati Heru tetap merasa keberatan dan sempat berpikir kenapa bantuan dipotong hingga sampai segitu banyaknya. Namun ia tetap mau merima uang tersebut meski tidak lagi utuh. Alasannya cukup sederhana, daripada tidak dapat bantuan sama sekali.

Baca juga: Bantuan RTLH di Kebumen Diduga Disunat Per Rumah Rp5 Juta

‘’Sebetulnya kami tetap berat dan betanya tanya dalam hati, kok potonganya banyak banget bisa sampai Rp 5 juta. Tapi mau gimana lagi kami hanya masyarakat kecil dan dari pada nggak dapat bantuan mending saya terima saja,’’ujarnya.

Heru berharap kepada pemerintah, jika memang ada bantuan untuk masyarakat miskin janganlah sampai dipotong dengan alasan ini itu. Ia ingin merasakan bantuan dapat diterima utuh.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kebumen, Eko Widianto mengatakan, pihaknya membenarkan bahwa program RTLH dulu ditangani oleh Dinsos Kebumen. Namun saat itu kata dia, program itu tidak masuk pada era saat dirinya menjabat.

Ia pun mengaku tahu bahwa program ini diduga ada penyelewengan saat Dinsos dikirimi surat dari Kapolres untuk pemanggilan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). TKSK ini dianggap mengetahui persis pengelolaan bantuan ini karena ia ditunjuk untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

Eko menyebut, saat program ini bergulir hanya ada empat kecamatan yang mendapat bantuan RTLH, empat kecamatan yang mendapat bantuan RTLH itu, yakni Kecamatan Sruweng, Mirit, Karangsambung dan Klirong. Masing-masing kecamatan itu ada satu TKSK sebagai relawan yang mendampingi program tersebut.

“Kalau bantuan RTLH itu setahu saya dari kementerian nominalnya Rp15 juta, itu diberikan sebenarnya langsung dalam bentuk uang,” jelas Eko.

Di Kebumen sendiri, ada 160 orang yang mendapat bantuan tersebut dari empat kecamatan. Ia mengaku tidak tahu jika dalam program itu ternyata ada dugaan pemangkasan anggaran. Selain TKSK, Polisi kata Eko, juga sudah melakukan pemanggilan terhadap kepala bidang Lijamsos dan Kasi, guna dimintai keterangan terkait hal itu.

Eko juga mengaku siap jika harus dimintai keterangan oleh Polisi untuk menjelaskan terkait program ini dengan bersikap kooperatif. Yang pasti ia menegaskan, dirinya tidak pernah menangani program itu karena pada saat 2019 lalu, Kepala Dinsos Kebumen masih dijabat oleh Dwi Budi satrio, yang kini pindah tugas menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kebumen.

“Ya, kami siap untuk memberikan keterangan jika memang diperlukan,” tegasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.