Senin, 19 April 21

Dugaan Korupsi RLTH, Polres Kebumen Mulai Melakukan Penyelidikan

Dugaan Korupsi RLTH, Polres Kebumen Mulai Melakukan Penyelidikan
* Kapolres Kebumen AKBP Piter Yanottama, S.H., S.I.K. (Foto: Dok Pribadi)

Kebumen, Obsessionnews.com – Dugaan adanya korupsi dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah kini mulai terkuak. Ada indikasi bantuan untuk rakyat miskin itu dipangkas anggarannya oleh sejumlah oknum.

Terkait hal itu, Kapolres Kebumen AKBP Piter Yanottama menyatakan, pihaknya masih mendalami adanya informasi dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program RTLH di Kebumen, dengan mulai melakukan penyelidikan untuk dijadikan alat bukti

“Terkait ini, Sat Reskrim Polres Kebumen sedang malakukan Penyelidikan untuk melalukan klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti,” ujar Piter saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Bantuan RTLH di Kebumen Diduga Disunat Per Rumah Rp5 Juta

Piter menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pemangku kepentingan yang melakukan korupsi dana bantuan sosial. Terlebih jika itu menyangkut bantuan dana Covid-19. Karena itu, dalam kaitanya dengan dugaan korupsi program RTLH, pihaknya menyelidiki dugaan kasus ini agar terang benderang dengan mengumpulkan informasi.

“Termasuk menunggu hasil audit dari Inspektorat Pemda Kebumen,” tuturnya.

Sebelumnya, kabar dugaan korupsi RTLH mengemuka dari Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, usai menghadiri acara Penyelarasan Visi Misi Bupati dengan program OPD tahun 2021, Senin 28 Desember 2020, di kawasan Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Arif yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kebumen menyebut, dirinya mendengar informasi bahwa ada pemotongan bantuan RTLH yang bersumber dari Kementerian Sosia (Kemensos).

“Kami mendengar ada bantuan untuk orang miskin yang disalahgunakan yaitu RTLH. Bantuan tersebut Rp 15 juta disinyalir ada dana yang diambil kurang lebih Rp 4 – 5 juta,”ungkap Arif yang juga Sebagai Bupati Kebumen terpilih itu.

Wabup Arif menegaskan, jumlah bantuan yang ada pun tidak sedikit yaitu sejumlah 120 bantuan. Jika setiap bantuan itu disunat Rp5 juta per rumah, maka dari total 120 bantuan itu, maka diperkirakan kerugian negara dalam hal ini mencapai Rp 600 juta.

Untuk itu, Arif menyatakan, pihaknya telah meminta OPD terkait dalam hal ini Dinsos PPKB guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Ia menyampaikan, jika kabar itu benar, maka sangat disayangkan karena citra Kebumen di luar akan semakin tidak baik. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.