Kamis, 21 Januari 21

Bantuan RTLH di Kebumen Diduga Disunat Per Rumah Rp5 Juta

Bantuan RTLH di Kebumen Diduga Disunat Per Rumah Rp5 Juta
* Penyelarasan Visi Misi Bupati dengan program OPD tahun 2021, Senin 28 Desember 2020, di kawasan Rumah Dinas Bupati Kebumen. (Foto: Dok Pribadi)

Kebumen, Obsessionnews.com – Dugaan korupsi di jajaran birokrasi tampaknya masih belum juga hilang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, meski kabupaten ini sebelumnya pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun indikasi adanya penyalahgunaan anggaran tampaknya masih ditemukan.

Pasalnya, kini muncul informasi adanya dugaan korupsi dalam program yang digulirkan oleh pemerintah kabupaten, yakni program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ada indikasi kuat bahwa bantuan bedah rumah untuk masyarakat miskin disunat oleh sejumlah oknum.

Kabar itu mengemuka dari Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto usai menghadiri acara Penyelarasan Visi Misi Bupati dengan program OPD tahun 2021, Senin 28 Desember 2020, di kawasan Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Arif yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kebumen menyebut, dirinya mendengar informasi bahwa ada pemotongan bantuan RTLH yang bersumber dari Kementerian Sosia (Kemensos).

“Kami mendengar ada bantuan untuk orang miskin yang disalahgunakan yaitu RTLH. Bantuan tersebut Rp 15 juta disinyalir ada dana yang diambil kurang lebih Rp 4 – 5 juta,”ungkap Arif yang juga Sebagai Bupati Kebumen terpilih itu.

Wabup Arif menegaskan, jumlah bantuan yang ada pun tidak sedikit yaitu sejumlah 120 bantuan. Jika setiap bantuan itu disunat Rp5 juta per rumah, maka dari total 120 bantuan itu, maka diperkirakan kerugian negara dalam hal ini mencapai Rp 600 juta.

Untuk itu, Arif menyatakan, pihaknya telah meminta OPD terkait dalam hal ini Dinsos PPKB guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Ia menyampaikan, jika kabar itu benar, maka sangat disayangkan karena citra Kebumen di luar akan semakin tidak baik.

Pada kegiatan yang turut diikuti pimpinan OPD Pemkab Kebumen, Arif juga melakukan refleksi program Pemkab setahun. Menurutnya, prestasi yang sudah diraih cukup baik meskipun terdapat sejumlah Indeks Kinerja Utama (IKU) yang belum tercapai.

Disisi lain, dirinya juga menekankan pentingnya program tahun 2021 harus mampu meningkatkan kesejahteraan Kebumen.

“Didalamnya kan sudah jelas ada program utama yang menjadi tugas pokok kami. Dan ada beberapa hal perlu dipersiapkan mana-mana yang bisa diselesaikan di awal untuk percepatan pembangunan dan yang lain sambil berjalan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Arif mengimbau kepada para ASN agar mampu bekerja dengan baik. Jangan takut kehilangan jabatan saat mengambil keputusan. Jika itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku, Arif meminta tetap dilaksanakan tanpa perlu ada kompromi.

Sebelumnya, Arif juga sudah menegaskan, dirinya sangat konsen dengan upaya pemberantasan korupsi, dan pembenahan birokrasi. Ia mengingatkan siapapun, yang berani melakukan korupsi dana bansos di tengah bencana Pandemi Corona ini, maka ancaman hukumannya adalah pidana mati.

“Kami sampaikan kepada para ASN yang mengelola dana Bansos ini saya harap mau mentaati peraturan yang ada. Jangan sampai disalahgunakan, karena bansos di tengah pandemi ini apabila ada yang menyelewengkan, maka hukumanya mati. Maka perlu digaris bawaih hukumannya hingga hukuman mati. Jadi jangan sekali-sekali memiliki apa yang bukan menjadi haknya,” tegas Arif. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.