Jakarta, Obsessionnews – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Achmad Dimyati Natakusuma menilai kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya di bawah pimpinan Romahurmuziy (Romy), semakin lucu. Sebab, Romy mengklaim masih menjabat sebagai Sekjen DPP hasil Muktamar Bandung.
“Makin lucu saja, sudah sampai Jakarta masih terus ditarik ke Bandung, sudah tinggal landas kok masih balik lagi. (Muktamar) Bandung itu terlalu banyak misteri dan masalah konflik,” kata Dimyati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurutnya, konflik dan perpecahan pada PPP diakhir masa kepengurusan produk Muktamar Bandung yang sudah habis periodesasinya. Setelah, kepengurusan baru sudah terbentuk kembali dengan adanya Muktamar VIII di Jakarta, pada 30 Oktober 2014.
“Ini juga sudah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang inkracht,” tegas Anggota Komisi I DPR ini.
Menanggapi hal tersebut tersebut, Romy berpandangan hal itu hanya penafsiran pribadi Dimyati maupun kader PPP lainnya. Sebab, katanya, posisi dirinya sebagai Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung 2011 sudah sesuai dengan AD/ART PPP dan peraturan perundang-undangan.
“Itu kan penafsiran pak Saiful (Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha). Yang kita pegang tentu menurut organisasi dan menurut hukum,” kata Romy.
Anggota Komisi III DPR ini mengakui, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) terkait kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dibawah pimpinan Romy sudah dicabut. Dan Menkumham belum juga mengeluarkan atau mensahkan PPP hasil Muktamar Jakarta dibawah pimpinan Djan Faridz.
Namun, tambahnya, bukan berarti partai berlambang ka’bah ini terjadi kekosongan kepengurusan. Melainkan, kepengurusan PPP kembali ke hasil Muktamar Bandung 2016, dimana masa periodesasinya sampai akhir 2016. ”Jadi sekarang kepengurusan PPP ya sesuai yang terdaftar tahun 2012 lalu dalam SK Menkumham,” jelasnya.
Sebelumnya, setelah SK PPP hasil Muktamar Surabaya dicabut Menkumham Yasonna Laoly, maka secar otomatif Romi tidak lagi menjadi ketua umum partai berlambang kabah itu. Setelah putusan Menkumham, Rommy kemudian mengklaim sebagai Sekjen DPP PPP dengan Romy sebagai bagain dari hasil Muktamar Bandung. Namun, klaim Romy ditolak politisi PPP lainnya.
“Romi bukan Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung karena sudah dipecat oleh Suryadharma Ali (SDA). termasuk Lukman Hakim Saefuddin,” kata Sekretaris Jenderal PPP pimpinan Suryadharma Ali, Syaifullah Tamliha (Albar).
