Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
lempar tangan? Hingga kini, KPU tidak mau membuka 31 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sikap KPU yang penuh misterius ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat, termasuk Ketua Dewan Syuro PBB (Partai Bulan Bintang) MS Kaban menaruh curiga terhadap perilaku KPU yang aneh tersebut. Oleh karena itu, Kaban mencurigai ada motif lain jika KPU sengaja menutup-nutupi data DPT tersebut. “KPU menutup nutupi data DPT dari Kemendagri. Indikasi awal ada ketidakterbukaan dengan kata lain tidak jujur pada seluruh rakyat Indonesia apalagi untuk parpol peserta pemilu. Jangan ada dusta membangun demokrasi kita,” ungkap Kaban, Selasa (11/12/2018).
Pentolan PBB ini menegaskan, asas pemilu adalah “Jurdil” (Jujur dan Adil). Asas “jujur” mengandung arti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sedangkan asas “adil” adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Kaban dengan tegas mendesak KPU agar tidak main-main dalam urusan DPT, karena akan berakibat fatal dalam perbaikan demokrasi. “Jangan ada dusta membangun demokrasi kita!” seru Pimpinan PBB ini. Sebagaimana telah diberitakan saat bertemu dengan Koalisi Prabowo, KPU berkilah tidak bisa membuka/mengakses data 31 juta tersebut dengan alasan karena ada surat edaran dari Kemendagri bahwa data 31 juta itu belum boleh dibuka karena bersifat rahasia. "Tadi KPU menyebut ada surat edaran dari Kemendagari yang menyebutkan tidak boleh membuka data itu. Alasannya karena masih rahasia. Kalau KPU saja tidak bisa buka, gimana kami. Ini misterius," ungkap Sekjen Partai Gerindra Muzani usai bersama para pimpinan Partai Koalisi Prabowo bertemu KPU, di gedung KPU, Rabu (17/10). https://twitter.com/hmskaban/status/1072267896330440704?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1072267896330440704&ref_url=https%3A%2F%2Ftelusur.co.id%2F2018%2F12%2F11%2Fdiduga-tutupi-dpt-dari-kemendagri-ms-kaban-tuding-kpu-tidak-jujur%2F - https://www.youtube.com/watch?v=7PZTCDHIIjM
Baca Juga:Tidak Ada Penyerahan Data Penduduk Tambahan Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH membantah pernyataan KPU yang disampaikan Koalisi Prabowo bahwa Kemendagri 'selundupkan' 31 juta data baru dalam DPT” yang dimuat berita online. Prof Zudan memastikan tidak ada penyerahan data penduduk tambahan untuk dimasukan ke dalam DPT. “Agar tidak terjadi bias di masyarakat, perlu saya tegaskan bahwa DP4 hanya diberikan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017. Tidak ada DP4 baru yang diberikan Kemendagri ke KPU,” tegas Zudan dalam pernyataan tertulisnya yang dikirim ke
Obsessionnews.com, Kamis (18/10/2018). Ia menegaskan, DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September KPU tetapkan DPT. Hasil kesepakatan KPU dan Parpol, termasuk Kemdagri diberi hasil DPT itu pada 7 September 2018 untuk dianalisis bersama-sama. Kemudian, Kemdagri melakukan analisis DPT disandingkan dengan DP4. “Hasil analisis ini kami serahkan ke KPU sebagai dukungan moral kami bahwa Kemendagri juga concern dalam membangun akurasi data pemilih. Sebenarnya secara hukum tidak ada kewajiban Kemendagri melakukan analisis ini. Namun sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU,” ungkapnya. Analisis ini, jelas Zudan, dillakukan karena Kemdagri punya data base kepedudukan yang aktif, yang setiap 6 bulan diperbaiki, maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta tersebut. Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta. “Angka itu adalah jumlah orang yang sudah merekam tapi blm ada dalam DPT. Angka ini bukan merupakan penambahan baru, melainkan angka dari DP4 yang berjumlah 196 juta tadi. Sisa yang 4 jutaan merupakan data penduduk yang belum merekam dan belum masuk dalam DPT,” tambahnya. Dengan demikian, tandas Zudan, tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam DP4. “TIDAK ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemdagri membantu KPU dengan menunjukkan bahwa ini lho yang sudah dianalisis, ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT,” tegas Dirjen Dukcapil Kemdagri. “Kan syarat untuk masuk dalam DPT harus punya KTP-el, kalau sudah merekam kan punya KTP-el. Ini posisi yang harus dijelaskan agar semua mendapat pemahaman yang sama, bahwa tidak ada penambahan data penduduk baru dalam DP4,” terangnya. “Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses. Malah Kemendagri memberikan pasword kepada KPU sebagai pintu hak akses. UU Adminduk menekankan tidak boleh memberikan data by name by address kecuali ada perintah UU,” bebernya pula. “Data perseorangan tidak boleh diberikan kepada perongan atau lembaga yang meminta. Misal data Pak Zudan atau Pak Jokowi, tidak boleh diberikan, karena dalam pasal 79 UU Adminduk sudah diamanatkan bahwa data perseorangan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi,” jelas Zudan. Ia menegaskan, kalau data agregat atau jumlah, boleh diminta. Kalau by name by addres itu bisa dibuka dengan hak akses, sehingga tidak ada perpindahan data melalui CD, hard disk dan lainnya. Untuk itulah Kemdagri sudah memberikan hak akses ke KPU. Sebanyak 514 KPU kabupaten/kota dan 31 KPU Provinsi dan KPU RI. “Dengan pasword ini KPU bebas membuka data Dukcapil setiap kali dibutuhkan. Tidak perlu lagi minta data by name by adress karena sudah bisa membuka secara bebas,” paparnya. Menurut Zudan, setiap data penduduk yang ada dalam data base kependudukan Kemdagri pasti bisa diakses. “Kan data ada, tinggal ketik NIK, bisa dibuka. Ketik nama, ketik tanggal lahir, elemen data penduduk kan banyak. Kalau dengan hak akses, saya pastikan bisa dibuka. Gunakanlah password, username yang diberikan oleh Dirjen Dukcapil ke KPU secara optimal, pasti data pemilih DPT bisa lebih akurat,” tuturnya. “Kami sudah sangat terbuka, transparan sampai diberikan password, dan boleh buka sendiri sewaktu-waktu. Kurang transparan apa lagi?” tantang Dirjen Dukcapil. Menurutnya, untuk menyusun data pemilih sudah ada regulasinya di UU. Dalam UU Pemilu diatur bahwa DP4 disandingkan dengan DPT pemilu terakhir. “Dalam PKPU juga sudah atur, dari DP4 diambil pemilih pemula, itu diatur dalam PKPU 11/2018 Pasal 7. Nanti masyarakat bisa tahu mengapa terjadi seperti ini. Masalahnya dari DP4 hanya diambil data pemilih pemula,” ungkap Zudan. “Kami memahami bahwa masalah data pemilih adalah kewenangan KPU sepenuhnya. Maka Kemdagri tidak mau intervensi. Silakan semuanya wewenang KPU. Kami mendukung langkah-langkah KPU untuk menyusun DPT yang akurat,” tegas Zudan. “Bagi kami jumlah DPT berapa pun itu tidak masalah. silakan saja itu domain KPU. Kami hanya memberi masukan kepada KPU kalau dalam DPT ada data ganda, kami bisa buka dalam database kependudukan. Juga kami bisa memberi solusi, ini lho yang ganda datanya, NIK kosong, ada yang Nomor KK kosong, ada hasil analisis kami. Kami serahkan ini ke KPU sebagai langkah memperbaiki DPT, sebagai tanggung jawab moral kami dalam rangka menyusun DPT yang akurat,” jelasnya. “Kami sudah berikan data kependudukan terbaru, bukan DP4 lagi. Tetapi DKB. Yang kami berikan adalah data kependudukan bersih semester I tahun 2018. Ini sudah kami berikan ke KPU. Setiap enam bulan sekali Dukcapil Kemendagri melakukan konsolidasi data karena ada penduduk yang pindah, meninggal dan seterusnya,” bongkar Zudan. ((*/
Red/Ars)
