Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju usulan dana partai politik (parpol) dibiayai pemerintah. Ia bahkan meminta dana usulan itu bertambah dari Rp 1.200 per suara menjadi Rp 10.000 per suara.
“Saya kira saya setujulah Rp 10.000 per suara. (Angka) Rp 10.000 per suara itu artinya dihitung bagian dari dana politik untuk partai politik merawat konstituen, merawat pendidikan politik, dan sebagainya,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Menurutya, pembiayaan dana patok oleh pemerintah dianggap wajar. Sebab, di negara luar juga melakukan hal sama. Fadli yakin biaya ini tidak akan banyak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggaran negara dinilai masih mampu membiayai itu. “Saya kira anggarannya enggak terlalu besar kok. Pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp 1 triliun itu,” kata dia.
Fadli mengapresiasi usulan KPK soal kenaikan bantuan parpol. Dia mengaku pernah membahasnya bersama Ketua KPK Agus Rahardjo. Ia bahkan pernah menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa tahun lalu soal pendanaan partai politik.
“Sekarang ini partai politik dari mana anggarannya, mereka tidak boleh berusaha. Kalau di tahun 1950-an parpol boleh punya perkebunan, boleh punya SPBU, boleh punya usaha,” ujar Fadli.
“Sekarang kan tidak boleh. Sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR, DPRD kabupaten, kota, dan juga pihak-pihak lain,” tambah dia.
Adapun KPK ikut mendorong adanya peningkatan dana partai politik.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah pernah mengatakan perbaikan di sektor politik salah satunya dari sisi pendanaan. Namun, ia juga mengingatkan soal pengelolaan dana, akuntabilitas, dan transparansi. (Albar)
