Jakarta, Obsessionnews – Usai disetujui menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam sidang Paripurna DPR RI, Jumat (3/7/2015), Letjen TNI (Purn) Sutiyoso langsung meminta anggaran sebesar Rp 10 triliun setiap tahunnya. Anggaran tersebut jauh lebih besar dibanding sebelumnya yang hanya mencapai Rp 2,4 triliun.
Terlebih kata Sutiyoso, akhir tahun ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengadakan agenda nasional yakni Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Untuk itu, Demi menjaga keamanan di berbagai daerah menurutnya, perlu keterlibatan BIN di dalamnya sebagai pemberi informasi.
Namun, menurut Anggota Komisi II DPR, Frans Agung Mula Putra menilai BIN tidak perlu repot-repot ikut campur mengurusi keamanan Pilkada. Sebab, keamanan Pilkada sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian dan juga TNI yang memang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Pilkada.
“Keberadaan BIN tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang (UU) No.8/2015 tentang Pilkada,” ujarnya di DPR, Jumat (3/7/2015).
Frans menghargai, keberadaan BIN memang sangat dibutuhkan sebagai sumber informasi. Namun, ia menegaskan segala informasi tidak mesti selalu datang dari BIN. Masih ada Intelkam Polri, Intelijen TNI dan dan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Intrumen ini kata dia, juga memiliki data dan informasi luas.
“Seharusnya dimaksimalkan peran-peran lembaga yang sudah diberikan anggaran seperti TNI dan Polri,” tuturnya.
Bahkan Frans mengatakan, Polri dan TNI memiliki personel anggota sampai ke tingkat bawah di desa dan kecamatan. Tenaga mereka bisa dimanfaatkan untuk mengamankan pelaksana Pilkada. Atau mengawal hasil penghitungan suara dengan memberikan informasi yang akurat kepada stakeholder.
“Bukannya tidak masuk akal minta anggaran Rp10 triliun. Akan tetapi BIN bukan unsur utama pendukung pengamanan dan informasi intelijen dalam Pilkada. Karena fungsi pengamanan dan intelijen bisa dikerjakan oleh Polri dan TNI,” tegasnya.
Politisi Partai Hanura ini menambahkan, fungsi mengawal hasil penghitungan suara yang dilakukan Polri dan TNI termasuk bagian dari informasi intelijen yang dijalankan Polri dan TNI. Pasalnya, Pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan.
“Sehingga Polri dan TNI dapat memaksimalkan keberadaan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) untuk menyerap informasi potensi konflik sedini mungkin,” ungkapnya.
Sebelumnya Sutiyoso mengatakan, salah satu yang menjadi persoalan BIN adalah minimnya anggaran dari pemerintah untuk menunjang kinerjanya. Terlebih kata dia, sebentar lagi akan ada Pilkada serentak, maka, BIN juga perlu melakukan pengamanan dengan didukung anggaran sebesar Rp 10 triliun.
“Kalau ditanya idealnya, kita minta Rp10 trilyun,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos itu di DPR Jumat.
Adapun proyeksi usai dilantik, Bang Yos menyatakan, ingin memprioritaskan anggotanya mengisi tiap wilayah di Indonesia. Lantaran saat ini kata dia, anggota BIN harus meng-cover 3 kabupaten sekaligus. “Prioritas utama mengisi di daerah, karena saat ini satu anggota megang 3 kabupaten, makanya saya ingin tambah,” tandas Bang Yos. (Albar)
