Jakarta, Obsessionnews.com – Calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo berharap Munas Golkar bisa berlangsung secara demokratis. Sebab jika tidak, maka potensi Golkar kembali pecah menjadi dualisme kepengurusan bisa saja terjadi. Dengan begitu artinya menjadi beban bagi pemerintah.
“Golkar tidak boleh memberi beban atau masalah kepada pemerintah. Jika pasca-Munas Partai Golkar masih pecah lagi, sama artinya itu memberi masalah kepada pemerintah,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Senin (2/12/2019)
“Sebab, pemerintah pada akhirnya hanya bisa mengakui satu DPP Partai Golkar. Tidak mungkin pemerintah atau Presiden dipaksa harus mendengarkan dua DPP Partai Golkar,” sambungnya.
Bamsoet menilai bau kecurangan Munas Golkar sudah semakin tercium. Ia merasa Munas ini sudah dikondisikan agar tidak berlangsung demokratis. Hal ini kata dia, sudah bukan menjadi rahasia umum.
“Retak dalam tubuh Partai Golkar selalu bermuara pada perilaku kepemimpinan intimidatif yang ternyata belum bisa dieliminasi oleh Partai Golkar,” kata Ketua MPR ini.
Bamsoet menambahkan, sebagai parpol yang sudah berusia matang, Golkar harusnya tidak boleh menjadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi Indonesia. Golkar, kata dia, justru harusnya mampu menjadi penggerak demokrasi dengan terlebih dulu menuntaskan demokratisasi tata kelola partai.
“Semua kader dan elemen Partai Golkar harus bertekad dan berani mengakhiri model kepemimpinan intimidatif,” kata dia.
Ia juga berharap Golkar bisa segera beradaptasi dengan perubahan zaman. Golkar harus ‘berdandan’ sedemikian rupa agar tampak menarik dalam pandangan generasi milenial. Menjadi partai yang lebih demokratis.
Pada waktunya nanti, Golkar pun harus memperkenalkan profilnya kepada generasi Z yang dalam beberapa tahun ke depan akan memperoleh hak memilih dan dipilih.
Oleh karena itu, Golkar harus mencari rumusan atau strategi baru agar bisa merekrut mereka sebagai kader maupun sekadar simpatisan. Jangan sampai para anak muda kata dia, justru antipati dengan Golkar karena konflik dan friksi internal yang terjadi belakangan ini.
“Bagaimana pun, rangkaian pemberitaan seputar konflik internal selama periode persiapan menuju Munas 2019 menjadi promosi yang tidak menguntungkan Golkar. Gambaran dan kesan tentang kepemimpinan intimidatif itu begitu kuat,” tuturnya. (Albar)
