Kamis, 2 Mei 24

Atlet DKI Protes Nilai Bonus PON Jabar

Atlet DKI Protes Nilai Bonus PON Jabar
* Richard Engkeng

Jakarta, Obsessionnews.com- Atlet DKI yang bertarung PON Dan Peparnas Jawa Barat merasa kesal dengan Pemprov DKI.

Pasalnya mereka hanya mendapat bonus senilai Rp 200 juta. Padahal gubernur non aktif DKI, Basuki Tjahaja Purnama, menjanjikan bonus Rp 1 miliar per atlet yang mendapat emas, sementara bagi klub yang ikut mendapat Rp 1 miliar.

Plt Gubernur DKI, Sumarsono mendapat protes dari atlet DKI. Pada penyerahan bonus di Balaikota semalam, mereka menyuarakan kecewaannya. Manajer tim tinju DKI, Richard Engkeng mengatakan merasa dipermainkan Pemprov DKI.

“Kami ini atlet, kami mati-matian membela nama DKI. Jangan bohongi kami!”teriak dia kesal.

Para atlet mendukung kekesalan wakil Ketua Pertina DKI ini. Mereka ikut mengibarkan spanduk tanda protes pada Pemprov DKI.

Sumarsono dikabarkan terdiam dan meninggalkan ruangan. Dia mengaku sebagai orang baru di DKI, seharusnya hal ini bisa dibicarakan.

Mutiara Hapsari, atlet selam DKI mengaku sudah mendengar isu ini. Pertama dijanjikan 1 M, turun menjadi Rp 350 juta, kemudian jadi Rp 200 juta. Dia merasa dibohongi. Mutiara mendapatkan 1 emas dan dua perak dari PON Jabar.

Ketua Umum KONI DKI, Raja Sapta Ervian mengaku aturan bonus sudah ada dalam Pergub. Tapi menurutnya hal itu berbenturan dengan aturan Kemenpora yang menyebutkan bahwa bonus tidak boleh melebihi yang diberikan pemerintah, dan sesuai keuangan daerah.

Pada Olimpiade, Kemenpora memberi bonus Rp 5 miliar per orang bagi yang mendapat emas. Asian Games Rp 400 juta dan Sea Games Rp 200 juta.

Sumarsono mengatakan ia tidak bisa memberikan bonus sesuai apa yang telah diputuskan sebelumnya, karena terbentur aturan Kemenpora.

Gubernur Jakarta non aktif, Basuki T Purnama mengaku tidak mengerti mengapa hal ini tidak terjadi. Ia mengatakan sebelumnya sudah mendiskusikan hal ini dengan KONI DKI. Dan maksud pemberian bonus besar adalah agar atlet dan klub bisa berkembang. Karena klub olahraga DKI belum bisa berdiri sendiri, sehingga harus disokong oleh Pemprov. @baronpskd

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.