Jakarta, Obsessionnews – Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romy), Arsul Sani, meminta kepada PPP kubu Djan Faridz agar tidak terlalu berharap mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), meski sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah.
”Jangan berharap bahwa dengan dukungan tersebut kemudian salah satu kubu minta kepada pemerintah agar kubunya yang diakui melalui penerbitan SK baru,” kata Arsul Sani saat dihubungi, Minggu (5/2/2016).
Menurut Arsul, cara penyelesaian konflik di PPP bukan dengan tiba-tiba mendukung pemerintah. Namun, kader PPP harus menggelar muktamar luar biasa (munaslub) dengan kembali kepada PPP hasil Muktamar Bandung. Cara penyelesaian sama seperti yang diinginkan pemerintah.
“Untuk itu sudah benar jika pemerintah mengembalikan soal kepenguurusan PPP ini ke titik nol sebelum konflik, yakni ke DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung, ekuivalen dengan sikap pemerintah terhadap Golkar,” ujar ANggota DPR RI dari Fraksi PPP ini.
Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, secara “de jure” maupun “de-facto” PPP sudah menjadi parpol pendukung pemerintah sejak awal pemerintahan Jokowi-JK. Yakni dengan adanya Menteri Agama Lukman Hakim, Dubes Libanon Achmad Chozin Chumaidy dan Azerbaijan Husnan Bey Fananie. Mereka adalah kader PPP
Selain itu, lanjutnya, selama ini PPP juga rutin mengikuti pertemuan Partai-partai pendukung pemerintah. Bahkan, kerap Ketum PPP M Romahurmuziy yang menjadi jubir ketika menyampaikan pendapat KP3 kepada Jokowi-JK.
“Jadi deklarasinya Pak DF tidak mengubah konstelasi atau peta politik,” ungkapnya.
Namun, Arsul tidak menilai bahwa dukungan PPP DF ini sia-sia. Melainkan, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini hanya mengimbau dukungan tersebut dilandasi keyakinan sebagai pilihan politik yang lebih baik. “Bukan berharap adanya barter dengan SK Menkumham untuk pengakuan pengurus kubu Djan Faridz,” tegasnya. (Albar)
