Minggu, 26 September 21

Anggota DPR Pertanyakan Anggaran Beasiswa Dosen Dipangkas

Anggota DPR Pertanyakan Anggaran Beasiswa Dosen Dipangkas

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mempertanyakan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro yang merencanakan memangkas anggaran beasiswa untuk para dosen. Yakni, mengapa anggaran beasiswa dosen S2/S3 dari Rp1,8triliun di APBN 2015 turun menjadi Rp 900 Miliar pada APBN 2016.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, turunnya keperuntukan anggaran beasiswa tersebut, akan berdampak langsung pada masa depan pendidikan. Tak hanya itu, para dosen yang melanjutkan pendidikan di luar negeri pun terancam kandas lantaran berkurangnya anggaran beasiswa.

“Sehingga akan mengakibatkan banyak dosen yang harus pulang dari luar negeri kalau tidak dapat pengganti beasiswanya,” tandas Ridwan Hisjam, Minggu (15/11/2015).

Sebelumnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro menyatakan telah meminta kepada Menristekdikti mengedapan program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kepada dosen. Menkeu menilai alokasi anggaran untuk dosen saat ini terlalu tinggi sehingga cukup membebani anggaran.

LPDP sendiri merupakan sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementrian Keuangan, untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN.

”Ini ganggu alokasi Dikti. Kami tak sepakat dengan Menristek Dikti memasukan anggaran terlalu banyak untuk dosen. Kan ada LPDP S2, S3 ke luar negeri,” kata Bambang saat mengisi acara seminar tentang APBN 2016 di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (11/11).

Bambang mengaku sudah berbicara kepada Menristek Dikti agar tidak membuat terlalu banyak alokasi anggara ke dosen. Ia meminta Dikti agar mewajibkan dosen ikut LPDP sehingga dosen terbiasa bersaing.

”Karena LPDP itu intinya bersaing dan harus masuk universitas yang tergolong bagus. Saya pikir, tidak ada salahnya kalau kita punya dosen yang berkualitas,” jelas Bambang.

Dengan LPDP, menurut Menkeu, pola penganggaran jadi lebih baik. Karena apabila menggunakan sistem Dikti sering terjadi overlaping anggaran.

“Kalau LPDP tidak. Karena kita tidak ikut sistem anggaran. Itu dikelola secara otonom. Jadi kami sudah bilang ke Menristek Dikti, lebih baik program Bapak sama LPDP itu digabung,” tuturnya. (Ali)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.