Senin, 28 September 20

Alasan Pemilu, Polri Lanjutkan Lagi Kasus Bachtiar Nasir

Alasan Pemilu, Polri Lanjutkan Lagi Kasus Bachtiar Nasir
* Ustaz Bachtiar Nasir. (Foto: Kompas)

Jakarta, Obsessionnews.com – Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) yang melibatkan eks Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir kembali dilanjutkan, setelah sebelumnya sejak 2017 lalu kasus ini lama tak terdengar kabarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, alasan kasus TTPU Bachtiar dilanjutkan karena pertimbangan Pemilu sudah selesai. Sehingga tak terjadi dampak negatif di masyarakat.

 

Baca juga:

Bachtiar Nasir Jelaskan Hubungan GNPF MUI dengan Yayasan

Jangan Cepat Tuduh Negatif kepada Ijtima Ulama Jilid Tiga

Reuni 212, Monumen Peradaban Baru Demokrasi Indonesia

 

“Ya kalau momentumnya tahun 2017-2018 itu sangat rentan, kenapa? Karena pemilu. Selesai dulu. Makanya penyidik tentunya mengkalkulasikan segala macam kemungkinan. Tapi proses hukum akan berjalan, proses hukum tetap berjalan,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, (7/5/2019).

Dedi menegaskan penyidik dalam kasus ini sudah bekerja dengan profesional. Penetapan tersangka Bachtiar Nasir, menurut Dedi, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan berlaku itu kata dia, adalah ditemukannya dua alat bukti yang cukup.

“Yang jelas seperti itulah. Ini kan penyidik tidak ujuk-ujuk. Menetapkan tersangka minimal ada 2 alat bukti, berarti 2 alat bukti sudah dikantongi penyidik, ini secara teknis. Kalau misalkan nanti penahanan, cukup bukti. Dua alat bukti dulu yang besok diklarifikasi dalam pemeriksaan tersebut,” ujarnya.

Pemeriksaan Bachtiar Nasir pada Rabu besok, kata Dedi, guna mengklarifikasi bukti-bukti yang ditemukan penyidik. Ia pun meminta tak ada istilah kriminalisasi terhadap ulama dalam kasus ini. Sebab, apa yang dilakukan polisi dianggap sesuai prosedur.

“Setiap apa yang dilakukan penyidik Polri selalu berlandaskan fakta hukum. Jadi jangan istilahnya ke background-nya. Tanpa melihat statusnya orang tersebut harus bertanggung jawab perbuatan apa yang ia lakukan,” katanya.

Berdasarkan surat pemanggilan pemeriksaan Bachtiar Nasir yang diterima VIVA, Nomor S. Pgl/ 1212/V/RES.2.3/2019/ Dit Tipideksus tertanggal 3 Mei 2019, Bachtiar diminta memenuhi panggilan pada Rabu besok, 8 Mei, pukul 10.00 WIB. Surat panggilan tersebut ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

Tertulis juga dugaan pasal yang dijeratkan kepada Bachtiar, yaitu Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.