Jakarta, Obsessionnews.com – Perekonomian Indonesia gonjang-ganjing akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah pekan lalu telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk bergerak cepat dan terarah dalam mempercepat penanganan Covid-19, sekaligus memulihkan perekonomian nasional yang cukup terdampak akibat pandemi tersebut.   Baca juga:Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Tertular Virus Corona? Indonesia Masih Krisis, Pasien Positif Covid-19 Tembus 100.303 Kasus   “Pemerintah berharap semua upaya dan langkah dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kebijakan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Sehingga bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menyelamatkan perekonomian dari potensi terjadinya krisis ekonomi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam  webinar bertema “Menyongsong New Normal dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kesehatan” di Jakarta, Senin (27/7/2020) sebagaimana dikutip obsessionnews.com dari situs ekon.go.id. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menegaskan, penanganan penyebaran Covid-19 harus difokuskan kepada 8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.   Halaman selanjutnya Airlangga menjelaskan beberapa langkah kebijakan penyelesaian Covid-19. Pertama, sebagai bentuk pencegahan dan penanganan Fase 0 (orang tanpa gejala) – Fase I (orang bergejala ringan) yaitu harus memasifkan dan menggalakkan pelaksanaan protokol 3M (penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan peningkatan imunitas pada masyarakat;serta memasifkan pelaksanaan Testing, Lacak, Isolasi (TLI). Kedua, sebagai bentuk pencegahan dan penanganan pada pasien yang memiliki riwayat penyakit komorbid, maka harus dilakukan isolasi ketat untuk meminimalisir mobilitas mereka. Lalu harus didirikan RS rujukan khusus pasien positif Covid-19 yang memiliki komorbid. Ketiga, harus dilakukan percepatan penyediaan logistik dengan memprioritaskan wilayah dengan tingkat penyebaran yang masih tinggi, yaitu dalam pemenuhan obat-obatan, laboratorium dan alat pengetesan, dan juga fasilitas kesehatan (tempat tidur, alat kesehatan/ventilator, alat pelindung diri/APD) dengan kualitas lulus uji. Untuk semua fasilitas itu didorong produksi lokal yang bermutu tinggi. Dan keempat, harus ada penguatan peran dan reformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Misalkan dengan peningkatan tarif perawatan pasien Covid-19 dalam skema BPJS untuk menyelesaikan permasalahan cashflow. Serta harus diselesaikan permasalahan selisih klaim pembiayaan antara rumah sakit dengan pihak BPJS Kesehatan. Halaman selanjutnya Tak lupa pemerintah juga terus mendorong terciptanya vaksin Covid-19. “Kami sudah bekerja sama dengan beberapa negara (untuk memproduksi vaksin). Diharapkan dengan multiple channel ini, tahun depan akan ada satu atau dua jenis vaksin yang berhasil diproduksi. Jadi Indonesia bisa menurunkan level pandemi ini, serta akan membantu pemulihan ekonomi di tahun depan,” katanya. Turut hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI), Yayasan Pembangunan Indonesia, dan Penabulu Foundation tersebut adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko, Staf Khusus Menteri Kesehatan Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander Ginting, dan Ketua Umum PPPI Suprayoga Hadi. (arh)