Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah Provinsi DKI tetap akan melanjutkan pembokaran di wilayah Bidaracina, Jatinegara, Jakarta timur pada bulan Oktober mendatang. Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mengatakan pihak pemrov akan membayar 25 juta permeter, jika warga dapat menunjukkan sertifikat tanah. Kalau menuntut terlalu besar, permintaan warga Bidaracina tak berdasar.
“25 juta permeter. Kalau punya bukti ya dibayar. Logika gini ya. Ini bukan tanah saya, lalu saya duduki tanah kamu, kalau orang mau bayar, kesaya atau kekamu? Logika itu saja,” kata Gubernur Ahok kepada pers, Jumat (11/9) di Balaikota, Jakarta Pusat.
Selain lahan yang dimiliki daerah Bidaracina seluas 1,1 hektar itu memiliki sertifikat resmi. Ahok menjelaskan, penanganan daerah Kampung Pulo, Jakarta Timur yang berhasil direlokasi pada 20 Agustus 2015, dengan penangann Bidaracina tidaklah sama.
“Kasus didaerah Bidaracina itu beda dengan kasus Kampung Pulo. Jadi mereka sudah duduk diatas lahan yang dimiliki oleh PT Jiwasraya, Pertamina, Pemda, dan perorangan bernama Hengky bersertifikat pemda. Jadi bukan tanah negara, mau nggak mau nggak bisa ganti rugi,” tutur Ahok.
Namun, Pemrov memberikan pengertian kepada Hengky agar warga yang telah menduduki lahan tersebut diberikan uang kerohimannya juga.
“Cuma pas yang punya Hengky itu, kita bilang dia, boleh nggak kamu bayar, ya, seperempatnya kamu bagi deh,” tambahnya.
Ahok berharap warga mau menerima uang kerahiman yang telah disepakati dan meminta dengan kewajaran. Pemprov DKI menyadari persoalan Bidaracina telah memakan puluhan tahun.
“Karena ini udah puluhan tahun, ya nggak apa-apa, karena kesalahan sudah puluhan tahun. Kalau nuntut yang gede (besar), nggak bisa donk. Dasarnya apa?” pungkas suami dari Veronica Tan. (Popi Rahim)
