Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan peserta Pilkada menerima dana kampanye. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Baca: Ahok ‘Serang’ Balik Ratna Sarumpaet)
Pada Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. (2). Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. (Baca: Ini Imbauan Teman Ahok Terkait Gerakan Sejuta KTP)
Terkait hal itu Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan akan membuka rekening dana kampanye. Ahok menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Ahok tak akan menolak perusahaan swasta yang secara suka rela menyumbangkan dana ke rekening bersama tersebut. (Baca: Wow! Beredar Foto Anak Ahmad Dhani Dukung Ahok di Medsos)
“Siapa pun kalau saya sudah buka rekening resmi saya dengan Heru nanti mereka (perusahaan) bisa kirim,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).
Duet Ahok-Heru yang dideklarasikan pada Senin Senin (7/3) diusung oleh komunitas relawan Teman Ahok. Para relawan yang terdiri dari anak-anak muda inilah yang aktif bermanuver mengumpulkan sejuta KTP. Sebelumnya Partai Nasdem juga menyatakan dukungannya kepada Ahok pada Jumat (12/2). Dukungan partai besutan Surya Paloh itu tanpa syarat, yakni Nasdem mempersilakan Ahok maju lewat jalur independen, dan memberi kebebasan pada Ahok menentukan wakilnya. Selain itu Nasdem membantu Teman Ahok dalam percepatan pengumpulan sejuta KTP. (Baca: Nasdem Tak Merasa Terhina Dukung Ahok)
Ahok berbicara blak-blakan soal dana operasional relawan Teman Ahok dalam gerakan pengumpulan sejuta KTP. Mantan Bupati Belitung Timur ini berterus terang ia sama sekali tak pernah memberi duit kepada Teman Ahok. (Baca: Ahok Tak Pernah Beri Duit pada Teman Ahok)
“Modal saya kerja keras! Saya fokus kerja aja dengan jujur dan tidak menerima suap,” ujarnya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/3/).
Teman Ahok bermanuver mengumpulkan sejuta KTP sejak Juni 2015. Dalam gerakan pengumpulan KTP ini Teman Ahok tidak pernah minta sumbangan dana dari Ahok. Selain itu Teman Ahok juga tidak mau menerima bantuan dalam bentuk uang dari siapapun. Biaya operasional berasal dari keuntungan penjualan kaos dan merchandise atau barang berupa gelang. Selain itu Teman Ahok juga berjualan kalender tahun 2016. (Baca: Tak Terima Duit, Teman Ahok Jual Barang)
Singgih Widiyastono, salah seorang pendiri Teman Ahok, menegaskan Ahok sama sekali tidak pernah memberi uang kepada Teman Ahok. “Sepersen pun kami tidak pernah mendapat uang dari Pak Ahok,” kata Singgih ketika ditemui Obsessionnews.com di markas Teman Ahok, Graha Pejaten No. 3, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. (Baca: Antusiasme Masyarakat Terhadap Ahok-Heru Tinggi)
Adapun modal untuk berjualan kaos, merchandise, dan kalender adalah modal kepercayaan. Singgih menjelaskan, semua itu dimodali oleh beberapa simpatisan Ahok dengan sistem bagi hasil. (Baca: Jakarta Butuh Sosok Pemberani Seperti Ahok)
Seorang simpatisan Ahok juga meminjamkan sebuah rumah di Graha Pejaten untuk markas Teman Ahok secara gratis. Rumah itu berlantai dua. Teman Ahok menempati rumah itu sejak 15 Juli 2015. (arh)
