Rabu, 11 Desember 19

6 Poin Krusial Revisi UU KPK yang Disetujui DPR

6 Poin Krusial Revisi UU KPK yang Disetujui DPR
* Rapat gabungan Polri, Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR. (Foto: Dokumen DPR)

Jakarta, Obsessionnews.com – Setelah lebih dari dua tahun dibahas, DPR akhirnya menyepakati pembahasan revisi UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengesahan revisi UU KPK selesai satu bulan sebelum masa akhir jabatan anggota DPR periode 2014-2019.

 

Baca juga:

Capim KPK Banyak Bermasalah, Para Guru Besar Kirim Surat ke Jokowi

Jika Terpilih, Capim KPK Ini Tak Mau Mengusut Korupsi di Kepolsian dan Kejaksaan

Pansel Jangan Mau Diintervensi Oknum KPK and The Gang

 

 

“Apakah pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” tanya Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang memimpin sidang di Gedung DPR, Kamis (5/9/2019).

Secara bersamaan peserta Rapat Paripurna menjawab, “Setujuuu!” disertai dengan ketukan palu.

Pengambilan keputusan dilakukan setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan atas revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR. Namun, pandangan tak dibacakan melainkan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan sidang.

Dalam revisi UU KPKs setidaknya ada enam poin krusial yang selalu alot ketika dibahas di Komisi III. Enam poin itu, yakni:

Pertama, perdebatan mengenai kedudukan KPK. Lembaga penegak hukum ini dinyatakan berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Kedua, tentang kewenangan penyadapan diputuskan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

Keempat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK

Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Adapun yang terakhir, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK dapat dicabut kembali apabila ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.