Jakarta, Obsessionnews – Semester pertama pemerintahan Jokowi-JK ini ada 5 menteri yang mendapat rapor kuning dan layak untuk direshuffle Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, mengatakan setidaknya dalam satu atau dicopot. Kelima menteri tersebut adalah Menakertrans M. Hanif Dakhiri yang mendapat rapor (57,1), Menteri Keuangan Bambang P Brodjonegoro (50), Menko Perekonomian Sofyan Jalil (50), Menteri ESDN Sudirman Said (42,8), dan Menteri Perdagangan Rini Soemarno (28,7).
Sedangkan ketujuh menteri yang layak direposisi karena kurang tepat dengan bidagnya dan mendapat rapor 60 sampai 70-an antara lain Menteri PDT dan desa Marwan Ja’far, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi dan UKM AA. Puspayoga, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husen, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinof Caniago, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Demikian disampaikan Gede Sandra pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (27/4). LSP melakukan survei terhadap ke-14 kementerian yang langsung terkait dengan perekonomian nasional, dan dari ke-14 menteri tersebut hanya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan (78,6) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (78,6) yang layak dipertahankan, karena mendapat rapor baik. “Hanya Andrinof kalau tidak direposisi diperlukan back up dari yang tim ahli atai dirjen yang memahami perekonomian secara makro,” kata Gede Sandra lagi.
Karena itu dia mendesak Jokowi untuk melakukan reshuffle atau reposisi kementerian tersebut sebelum bulan Puasa 1436 H, berbarengan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang tidak terbendung dan itu pasti akan makin menyulitkan rakyat khususnya umat Islam sebelum menghadapi lebaran Idul Fitri 1436 H. “Jadi, Jokowi harus melakukan perombakan cabinet itu sebelum bulan Ramadhan 1436 H,” tambahnya.
Dengan demikian menurut Gede Sandra, Presiden Jokowi tidak memiliki banyak pilihan, sebaiknya segera melakukan perombakan dan reposisi kabinetnya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari rakyat. “Kalau tidak dilakukan, kami khawatir tingkat kepercayaan rakyat pemerintah makin merosot dan menteri-menteri itu justru akan menggerogoti pemerintahan Jokowi-JK sendiri,” pungkasnya. (Albar)
