Jakarta, Obsessionnews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menyambut baik keterlibatan kalangan swasta dalam pengembangan program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham ingin kontribusi sektor swasta tidak terkendala oleh tahapan birokrasi dan regulasi. Seperti anggapan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan harus menunggu adanya Undang-Undang (UU) tentang CSR, Mensos menganggap hal ini tidak perlu.
Mensos berjanji akan memberi kemudahan kepada swasta yang berminat mengembangkan KAT.
“Cukup ada rekomendasi dari pak dirjen, maka hari ini juga akan saya tandatangani,” katanya dalam acara Konvensi Nasional Pemberdayaan KAT di Jakarta, Selasa (17/07/2018) malam.
Dalam siaran pers Humas Kemensos yang diterima Obsessionnews.com, Rabu (18/7), disebutkan hadir dalam kesempatan itu sekitar 250 peserta, termasuk tidak kurang 20 kalangan dunia usaha. Mereka membuka peluang untuk ikut mengembangkan KAT.
Idrus menilai niat baik dunia usaha ini murni sebagai panggilan kemanusiaan, yakni saat kebutuhan mendesak rakyat tidak lagi bisa ditunda.
“Ketika panggilan kemanusiaan telah tiba, maka tahapan dalam langkah birokrasi telah hilang,” tandasnya.
Idrus encontohkan saat terbang ke Asmat di awal masa tugasnya sebagai menteri. Ia harus segera tiba di Asmat karena masalah gizi buruk dan campak. Sarana transportasi sangat terbatas, sehingga ia harus menumpang pesawat berbaling-baling tunggal.
“Padahal prosedurnya menteri harus dengan pesawat berbaling-baling ganda. Tapi bagaimana lagi, panggilan kemanusiaan harus segera dipenuhi,” ujarnya.
Demikian pula bila kontribusi perusahaan dalam bentuk CSR belum signifikan, Idrus memastikan itu bukan karena perusahaan tidak bisa memberikan kontribusi.
“Tidak boleh ada pikiran seperti itu. Barangkali karena Kemensos belum mengomunikasikan program yang akan kita lakukan secara bersama-sama,” tegasnya.
Mensos selalu menekankan adanya langkah cepat dalam menyikapi apa yang ia sebut sebagai panggilan kemanusiaan tadi. “Kini bukan waktunya lagi banyak berdiskusi,” tuturnya.
Istilah KAT sendiri erat pemahamannya dengan kawasan pinggiran atau perbatasan. Namun Mensos berharap pinggiran tidak hanya dipahami dalam perspektif geografis. Sebab pada kenyataanya ada juga daerah yang maju di pinggiran. Maka membangun dari pinggiran juga dimaknai sebagai pembangunan terhadap kehidupannya, ekonominya, penduduknya, dan budayanya. Kalau demikian maka sebenarnya ada banyak potensi yang harus dikembangkan oleh Kemensos.
“Jadi pekerjaan Menteri Soslal tidak hanya bagi-bagi sembako,” ujarnya.
Banyaknya pekerjaan juga membuat Kemensos tidak bisa bekerja sendiri, alias harus bersinergi dengan yang lain. Misalnya, untuk mendorong interaksi dan komunikasi, Mensos mendorong forum konvensi untuk mengusulkan kepada Menteri Perdagangan agar menggeser lokasi pembangunan pasarnya ke daerah KAT.
“Coba direkomendasikan agar anggaran Kementerian Perdagangan digeser ke KAT,” katanya.
Dengan demikian kesempatan rakyat di kawasan KAT meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi akan semakin terbuka lebar. (arh)
Baca Juga:
Idrus Marham Akui Diperiksa KPK Terkait Aliran Dana Proyek Bakamla
Idrus Marham Apresiasi Peran Sakti Peksos dalam Perlindungan Anak
Mensos Idrus Marham Silaturahmi dengan Gubernur Jabar
Mensos Idrus Marham Kaget Pramuka Tak Dikasih Anggaran
Mensos Idrus Marham Dorong Karang Taruna Ikut Atasi Masalah Bangsa
Airlangga Pilih Lodewijk Freidrich sebagai Sekjen Golkar Gantikan Idrus Marham
Mensos Idrus Marham Sudah Temui Menkes Bahas Gizi Buruk di Asmat
