Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal aliran dana proyek Bakamla saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut sudah menjelaskan kepada penyidik apa yang dituduhkan kepadanya.
“Ya sudahlah saya katakan. Saya sudah bilang tadi. Substansinya di sana, tapi saya sudah jelaskan semuanya di sana (KPK),” tutur Idrus setelah diperiksa di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).
Soal kebenaran penerimaan aliran dana Bakamla dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun, Idrus tak banyak memberikan tanggapan. Sebab dia mengaku tidak pernah mengikuti proses Fayakun terpilih sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta pada April 2016.
“Ya katanya musda. Musdanya sendiri saya nggak ikut,” kata dia.
Selebihnya dalam pemeriksaan kali ini, Idrus memberi konfirmasi soal posisinya sebagai Sekjen Partai Golkar saat kasus itu bergulir.
“Ya dalam rangka untuk memberikan konfirmasi terkait posisi saya sebagai sekjen dahulu, ya terkait dengan kasus Bakamla. Itu saja,” ungkap Idrus.
Dalam kasus Bakamla, Fayakhun diduga menerima fee 1 persen dari total anggaran Bakamla senilai Rp 1,2 triliun atau senilai Rp 12 miliar. Selain itu, dia diduga menerima USD 300 ribu.
KPK menduga pemberian suap terkait kewenangan Fayakhun sebagai anggota DPR dalam proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla. (Has)
