Sabtu, 28 Mei 22

Wiranto: Kerusuhan Tanjung Balai Karena Miskomunikasi Dua Warga

Wiranto: Kerusuhan Tanjung Balai Karena Miskomunikasi Dua Warga

Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyesalkan terjadinya kerusuhan yang berbau SARA, dengan perusakan dan pembakaran tiga vihara dan delapan kelenteng sebuah yayasan sosial serta tiga bangunan lainnya, pada Jumat 29/7) malam hingga Sabtu dini hari.

“Kita ini hidup di negara negara Pancasila, negara demokrasi yang memiliki nafas kebebasan. Namun bukan kebebasan yang mutlak tapi kebebasan yang ada batasnya ada aturannya. Kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain,” tutur Wiranto dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2016).

“Kita juga memiliki negara hukum, dimana supremasi hukum harus dijaga oleh semua orang dengan cara menghormati dan mematuhinya. Peristiwa di Tanjung Balai seharusnya tidak boleh terjadi dan patut disesalkan,” jelasnya.

Menurut Wiranto, insiden Tanjung Bali hanyalah karena miskomunikasi dua warga, lalu berkembang manjadi main hakim sendiri dengan melakukan penyerangan, perusakan, dan pembakaran yang benar-benar bukanlah budaya kita untuk menyelesaikan masalah.

“Yang terjadi justru memperbesar masalah dan telah membawa kerugian besar baik hartabenda maupun semangat kebersamaan kita sebagai satu bangsa,” sesal mantan Panglima TNI.

Ia menegaskan, sesuai anjuran Presiden Jokowi untuk terus menjaga kekompakan dan persatuan bangsa, kepada masyarakat Tanjung Balai, Wiranto meminta untuk menyadari hal ini dan tidak melanjutkan perselisihan dan pertikaian antar warga.

“Dengan masih hangatnya semangat Idul Fitri Saya mengajak untuk bermaaf- maafan. Biarkan dan hormati aparat keamanan menyelesaikan persoalan saudara dng cara-cara yang adil bijak dan menenangkan! Semoga Tuhan memberikan kesejukan hati kepada masyarakat Tanjung Balai!” seru Menkopolhukam.

Sebagaiman diberitakan, pembakaran dan perusakan terhadap berbagai rumah ibadah dan fasilitas atau bangunan milik warga keturunan Cina meletus di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Jumat (29/7), menjelang tengah malam, sejak sekitar pukul 23.00 Wib.

Saat perusakan dan pembakaran terjadi, jumlah petugas polisi disebutkan sangat terbatas. (BBC)
Saat perusakan dan pembakaran terjadi, jumlah petugas polisi disebutkan sangat terbatas. (BBC)

Tindak Tegas Provokator Tanjung Balai
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas, menyesalkan terjadinya kerusuhan Tanjung Balai dan mengharapkan penegak hukum dapat memberantas penyebabnya. Pantauan sementara menunjukkan keterlibatan organisasi massa yang mengakibatkan kerusuhan.

Dari berbagai keterangan, selama ini kerukunan umat beragama di wilayah tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik. Masyarakat hidup dengan harmonis dan saling menghargai. “Sekarang tiba2 terjadi kerusuhan hanya karena persoalan sepele, yaitu pengeras suara yang kelewat besar,” kata Hemas.

Sesuai fakta di lapangan berdasarkan laporan pihak Kepolisian, ada keterlibatan ormas dan orang-orang dari luar wilayah tersebut. Ini yang membuat kerusuhan justru mulai terjadi di luar lingkaran asal. “Cepat meluas karena yang melibatkan diri orang-orang yang memang di luar lokasi. Ini yang harus diusut tuntas,” kata Hemas.

Hemas melanjutkan, dengan mengusut tuntas provokator dan pihak-pihak yang menyebarluaskan kebencian, serta menghukum dengan tegas, kejadian yang sama dapat diminimalisir. “Hukum harus ditegakkan, jangan beri ruang untuk membangkang,” katanya.

Hemas menegaskan, kejadian seperti ini umumnya bukan persoalan SARA atau antarumat beragama bersangkutan, melainkan karena keterlibatan pihak-pihak lain. “Hal ini terbukti dengan ketika rumah warga yang keberatan dengan volume pengeras suara itu hendak dibakar massa, justru dicegah oleh warga setempat yang berbeda agama,” tutur Hemas.

Selanjutnya, Hemas berharap Pemda setempat dapat membantu membangun kembali kerukunan antarumat beragama di wilayah itu, sekaligus melarang kegiatan kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi mengadu domba dan membuat kegaduhan.

“Sudah saatnya Pemerintah Pusat bertindak lebih tegas lagi mencegah berkembangnya kelompok-kelompok antikeberagamam. Karena kelompok semacam ini pada dasarnya anti-Pancasila, yang berarti bertentangan dengan amanat konstitusi,” tandas Wakil Ketua DPD RI. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.