Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah mengusulkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibarengi alasan yang rasional dengan pertimbangan yang matang.
Menurut Wiranto, berdasarkan hasil laporan kepolisian, keberadaan HTI di daerah banyak ditolak oleh masyarakat. Penolakan itu karena HTI dianggap kerap mengusung konsep khilafah dan pendirian negara Islam yang bertentangan dengan Pancasila.
“Dari laporan kepolisian keberadaan HTI di berbagai daerah menuai banyak penolakan dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang lain,” ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).
Wiranto menuturkan, berdasarkan pengamatan dan kajian pemerintah, keberadaan HTI terbukti membahayakan keamanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. Faktanya telah banyak terjadi konflik horizontal antara pihak yang menolak keberadaan Hizbut Tahrir.
Dengan begitu, lanjut Wiranto, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas yakin membubarkan HTI. Sebab, jika tidak HTI akan semakin besar dan berpotensi membuat perpecahan antar sesama anak bangsa.
“Kalau ini dibiarkan maka akan lebih luas lagi, karena dari hari ke hari penolakan itu semakin luas, semakin banyak. Konflik horizontal akan membahayakan keamanan nasional, kesatuan bangsa, NKRI dan pembangunan nasional yang sedang pemerintah kerjakan,” ucap Wiranto.
Pada kesempatan itu pula Wiranto menjelaskan, keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Dia mengaku, keputusan pemerintah tersebut telah melewati proses yang cukup panjang dalam mengawasi sepak terjang berbagai organisasi kemasyarakatan.
“Kami tidak gegabah, tidak sewenang-wenang untuk melakukan langkah-langkah seperti ini. Mari kita fokuskan perhatian kita pada hal-hal yang strategis, yang saat ini sedang dihadapi Indonesia dalam persaingan global yang sangat berat,” kilahnya.
Wiranto mengajak semua pihak untuk memahami masalah ini secara jernih, proporsional, dan konret, sehingga tidak perlu ada perdebatan yang panjang lebar. Sebab, kata Wiranto, ketika kedaulatan negara terancam maka kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk membelanya.
“Terutama masalah ekonomi nasional, masalah keamanan nasional, menghadapi terorisme, menghadapi radikalisme, menghadapi berbagai peristiwa politik yang membutuhkan konsentrasi agar kita bisa maju ke depan, ” jelas Politisi Partai Hanura. (Albar).
