Kamis, 29 September 22

Usut Pemilik Rekening Gendut Kepala Daerah!

Usut Pemilik Rekening Gendut Kepala Daerah!

Jakarta – Berdasarkan hasil penelusuran informasi keuangnan kepala daerah  dan kelurganya, sesuai database temuan dan analisis PPATK ada 26 Bupati yang terindikasi memiliki rekening gendut dengan total uang sebesar Rp1 triliun. Sedangkan pimpinan Provinsi Gubernur ada 12 orang dengan jumlah Rp100 miliar. Selain itu ada juga satu orang istri Gubernur terindikasi memiliki rekening gendut dengan senilai Rp15 miliar.

Selanjutnya para wakil pejabat daerah juga ikut main, sehingga terindikasi memiliki rekening gendut, diantaranya dua orang wakil bupati dengan total Rp1 miliar. Satu orang wakil Gubernur senilai Rp300 juta, dua orang Walikota senilai Rp1 miliyar. Sedangkan anak bupati terindikasi Rp300 juta. Berdasarkan database informasi PPATK yang ada pada penyediaan Jasa Keuangan baik Bank maupun Non Bank jika dijumlah ada sekitar 45 orang yang terindikasi rekening gendut dengan total Rp1.120.300.000.00.

Terkait  rekening gendut itu baru dua orang Gubernur yang berhasil di periksa dengan jumlah Rp200 miliar, Bupati 6 orang dengan total Rp500 miliar. Sedangkan BUMD yang diduga terkait dengan Bupati ditemukan 1 orang dengan senilai Rp300 Miliar. Berdasarkan pemeriksaaan ini jika dirata-ratakan  ada 9 orang dengan mencapai jumlah Rp1 triliun.

Mengenai 2 orang kasus Gubernur pemilik rekening gendut tersebut, PPATK akan menagih proses yang sudah dilaporkan dengan melakukan komunikasi secara intens dengan pihak KPK. “Kalau di PPATK ini ada DPP Pemberantasan dan pencegahan yang selalu melakukan komunikasi dengan pihak KPK secara intens baik melalui by phone atau email, namun bentuk komunikasi kami gunakan itu bahasa yang enak dengan ungkapan ‘apa yang bisa kita bantu’,” ungkap Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, Selasa (30/12/2014), dalam konferensi pers Refleksi tahun 2014  di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan tersebut PPATK sudah melaporkan kepada penyidik dengan kewenangan masing-masing. “ Sesungguhnya pihak hukum sudah merespon laporan yang kami telah ajukan namun sampai sekarang kita cuman hanya melihat dan menunggu hasil yang optimal dari mereka, dan saya pikir persoalan tersebut mereka sudah merespon dengan bagus seperti kasus Labora itu” jelasanya.

Meskipun sudah diserahkan pada pihak yang berwenang namun oknum yang dilaporkan belum dapat di proses atau dijadikan tersangka, namun lagi-lagi Yusuf menggangap kalau sampai hari ini belum di proses bisa jadi ada kelemahan dari PPATK. “ Mungkin ada hak kita yang benar untuk meminta di proses di pengadilan, tapi bisa jadi kuantitas hak kita juga belum baik atau bisa jadi orang yang ditentukan”, kilahnya.

“Hukum kita ini kan lanjutnya dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, dan hukum itu adalah produk politik yang di dalamnya ada berbagai partai yang memiliki kemauan masing-masing, dan tidak mungkin semuanya itu sempurana. Misalnya kita meminta KPK atau kejaksaan untuk memeriksa oknum tersebut namun yang kenyataannya ditemukan banyak keberatannya tapi karena oknum ini kala berdebat sehingga mereka juga masuk”.

Namu melalui pers kompres ini, Kepala PPATK Muhammad Yusuf enggan membeberkan nama-nama Gubernur yang terkait dengan rekening gendut itu. “Kami tidak bisa menyebutkan nama oknum tersebut karena kami tidak punya wewenang menyebarkan kepada publik yang jelasnya kami sudah menyampaikan kepada KPK terkait data analisis yang di temukan PPATK”, tegasnya.

Namun Yusuf memberi sinyal bahwa pemilik rekening Gendut itu ada Gubernur yang masih aktif menjabat dan ada Gubernur yang sudah tidak aktif lagi atau sudah tidak menjabat lagi. “Persoalan dua Gubernur pemilik rekening Gendut yang diperiksa itu ada Gubernur yang aktif dan ada Gubernur yang sudah tidak aktif”. Dugaan para Gubernur  rekening gendut itu tersebar di beberapa titik wialayah “Pemilik rekening gendut itu ada di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua” bebernya. (Asm)

Related posts