Mendikbud ketika dipanggil Presiden SBY . (setkab)
A.Rapiudin
Jakarta– Meski Ujian Nasional (UN) hanya tertunda di 11 provinsi, namun hal itu sudah menunjukkan kegagalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh. Karena itu, Mendikbud harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab.
Hal tersebut disampai Jeirry Sumampow dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), yang tergabung ke dalam Koalisi Pendidikan dalam sebuah diskusi tentang Ujian Nasional di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (18/4). Koalisi Pendidikan antara lain terdiri dari ICW, PGI, FSGI, praktisi pendidikan, dan Fitra.
“Setiap tahun UN selalu bermasalah, karena itu harus dihentikan. Atas kekisruhan UN ini maka mendikbud dan wakilnya harus meletakkan jabatannya alias mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban,” tandas Jeirry.
Menurutnya, berbagai kasus yang menyertai pelaksanaan UN, termasuk tertundanya UN di 11 provinsi harus dijadikan sebagai momentum untuk mengembalikan mekanisme penilaian kelulusan siswa ke sekolah masing-masing. Sebab, sekolah yang paling tahu tentang perkembangan prestasi anak didik mereka.
Permintaan agar Mendikbud dan wakilnya mundur dari jabatannya juga disuarakan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Sekjen FSGI Retno Lystiarti meminta agar Mendikbud tidak sekadar meminta maaf, tetapi juga harus bertanggung jawab dengan mundur dari cabinet.
“Mendikbud sudah membuat jutaaan peserta UN mengalami stress berat atas kacau balaunya pelaksanaan UN 2013,” tegas Retno.(rud)
