Jakarta, Obsessionnews – Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet jilid II dalam waktu dekat semakin kencang berhembus.
Meski menyadari mengangkat dan mengganti menteri adalah hak prerogatif presiden, toh partai politik (parpol) yang mendukung Jokowi dilanda kecemasan. Pasalnya, jika reshuffle benar-benar dilaksanakan, mereka khawatir jatahnya di kabinet berkurang. Adapun parpol yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 lalu adalah PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura. Keempat parpol tersebut tergabung dalam Koalisi Indonesia hebat (KIH).
Baca juga:
‘Reshuffle’ Menteri Jangan Rugikan 4 Pilar Pendukung Jokowi-JK
Taufik Kurniawan dan Asman Abnur Bakal Masuk Kabinet?
Dikabarkan Jokowi akan memberi dua jatah menteri ke PAN. Santer disebut-sebut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bakal menduduki posisi Menteri Perhubungan, menggantikan Ignasius Jonan yang berasal dari unsur profesional. Sedangkan anggota DPR Asman Abnur diisukan akan menempati posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menggantikan Siti Nurbaya yang berasal dari Nasdem.
Isu PAN akan masuk Kabinet Kerja mulai merebak setelah parpol tersebut secara resmi mendukung pemerintah pada Rabu, 2 September 2015. Sebelumnya PAN bersama Gerindra, PKS, PPP, dan Golkar tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.
Rencana parpol pimpinan Zulkifli Hasan itu akan masuk Kabinet Jokowi, mendapat reaksi keras dari politisi Nasdem Taufiqulhadi. Menurutnya, PAN tidak memiliki jasa kepada Jokowi-JK, karena di Pilpres 2014 PAN mendukung Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014 karena didukung oleh empat pilar, yakni PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura. Keempat pilar inilah yang selama ini memiliki loyalitas yang tinggi kepada Jokowi-JK.
“PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura berdarah-darah mengantarkan Jokowi-JK ke Istana pada Pilpres 2014,” tuturnya saat dihubungi obsessionnews.com Senin (28/12/2015) malam.
Taufiqul mengingatkan, jika dilakukan reshuffle jangan merugikan empat pilar tersebut.
Sementara itu Ketua DPP Hanura Miryam S. Haryani menolak Jokowi menarik anggota KMP menjadi penumpang baru di dalam Kabinet Kerja. Alasannya, karena sikap KMP yang berseberangan saat Pilpres 2014.
“Penumpang baru ini adalah penumpang gelap yang tidak punya tiket,” katanya di Jakarta, Minggu (28/12).
Anggota Komisi V DPR meminta partai koalisi pendukung pemerintah memberi masukan pada Jokowi agar reshuffle tidak dilakukan tergesa-gesa.
Ia menyarankan Jokowi tidak melakukan reshuffle hanya karena alasan politik karena berpotensi menimbulkan kegaduhan.
“Apabila reshuffle ini hanya karena desakan atau kepentingan kelompok tertentu, sebaiknya ditunda dulu,” cetusnya. (red/arh)
