Sabtu, 13 Agustus 22

Tiga Fakta Hukum Ini Jadi Alasan Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus e-KTP Tercecer

Tiga Fakta Hukum Ini Jadi Alasan Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus e-KTP Tercecer
* Warga menemukan KTP elektronik yang tercecer di kawasan Bogor, Jawa Barat. (Foto: kompas.com).

Bogor, Obsessionnews.com – Bareskrim Mabes Polri resmi menghentikan penyelidikan kasus KTP elektronik (e-KTP) yang sempat tercecer di empat daerah. Sejumlah fakta hukum yang menjadi alasan kasus tersebut tak diproses hingga ke tahap selanjutnya.

Fakta pertama, polisi menyatakan dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Kedua, tercecernya e-KTP dimaksud semata disebabkan adanya unsur kelalaian. Dan ketiga, ketidaktersediaan sarana prasarana, baik penyimpanan maupun pemusnahan. 

“Oleh karenanya, terkait penyelidikan di Bareskrim, terkait temuan KTP yang tercecer, kita sepakat penyelidikan penemuan e-KTP tercecer dihentikan,” kata Wadir Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Agus Nugroho di lokasi pemusnahan e-KTP rusak di gudang aset Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/12/2018).

E-KTP yang tercecer itu ditemukan di wilayah Duren Sawit (DKI Jakarta), Bogor (Jawa Barat), Serang (Banten), dan Pariaman (Sumatera Barat). Dia juga menegaskan, keempat kasus yang sempat menghebohkan publik itu tidak terkait satu sama lain.

“Kita sudah sepakat dengan penemuan yang tercecer penyelidikannya dihentikan,” kata Agus.

Agus menambahkan akibat dihentikannya penyelidikan tersebut, pihaknya menyerahkan sanksi atas pejabat terkait kelalaian yang membuat e-KTP tercecer itu ke Kementerian Dalam Negeri.

“Untuk yang di Lampung, kaitannya bukan dengan masalah tercecer tetapi berkaitan dengan penjualan blangko elektronik yang diunggah melalui media sosial,” kata Agus.

Agus pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kasus e-KTP yang ditemukan tercecer di beberapa daerah, karena sudah ditangani dengan baik oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Agus menambahkan agar masyarakat tak mudah percaya dengan jasa yang menawarkan blangko e-KTP di media sosial. Sebab kata dia, yang berkaitan dengan data kependudukan hanya bisa dilakukan oleh Disdukcapil.

“Jika ada unggahan-unggahan di media sosial yang menawarkan blangko di media sosial, jangan terlalu mudah percaya karena pelayanan pembuatan e-KTP sudah sangat dipermudah oleh Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil,” tuturnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.