Jakarta, Obsessionnews.com – Guna menggali data lengkap tentang permasalahan penanganan migrasi ireguler di laut, tiga orang Dosen muda dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Jakarta, beserta seorang mahasiswi perguruan tinggi tersebut, melakukan wawancara dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Ka Bakamla RI) Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., di kantor pusat Bakamla RI, Jl. Dr. Sutomo-11 Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).
Ketiga dosen tersebut masing-masing Tangguh Chairil, M.Si (Han), Ratu Ayu Asih Kusuma Putri, MIR, dan Dennyza Gabiella, S.Sos., M.A., serta seorang mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
Menurut Tangguh Chairil, M.Si (Han), salah seorang dosen, wawancara tersebut dilakukan sebagai bagian dari penelitian yang sedang dilakukannnya dengan judul “Menanggulangi Migrasi Ireguler di Laut: Bakamla RI dan Manajemen Keamanan Maritim di Indonesia”.
Tangguh juga menjelaskan, latar belakang penelitiaannya ini dilakukan untuk melihat lebih dalam permasalah utama terkait terjadinya migrasi ireguler, termasuk juga perbedaan utama tugas, fungsi, dan wewenang Bakamla dibandingkan Bakorkamla, evaluasi dan perbandingan implementasi peran Bakamla dan Bakorkamla dalam menanggulangi migrasi ireguler di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta perbandingan peran Bakamla dan instansi keamanan maritim di negara-negara lain dalam menanggulangi migrasi ireguler.
Sementara itu menjawab pertanyaan yang diajukan para dosen, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Laut (KH) Drs. Toni Syaiful, menjelaskan migrasi ireguler merupakan salah satu tantangan keamanan nontradisional yang dihadapi Indonesia.
“Konsep migrasi ireguler mencakup people smuggling (penyelundupan manusia), human trafficking (perdagangan manusia), illegal labour migrants (pekerja ilegal), asylum seeker (pencari suaka), dan refugees (pengungsi)”, kata Laksamana berbintang tiga tersebut.
“Karena letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik, negara ini menjadi persinggahan oleh para pencari suaka, terutama yang berasal dari Timur Tengah dan daratan Indocina, sebelum meneruskan perjalanan ke negara-negara tujuan. Oleh karena itulah pengawasan lalu-lintas batas laut Indonesia menjadi hal yang perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Dengan lautan Indonesia yang demikian luas, lanjut Kepala Bakamla, maka tanggung jawab Bakamla dalam mengemban peran dan tugasnya mengamankan perairan tersebut bukanlah pekerjaan yang ringan, akan tetapi sangat berat dan kompleks. Perairan Indonesia yang terbuka dengan panjang pantai yang sangat luas menjadikan berbagai persoalan kemaritiman kerap muncul ke permukaan, termasuk aktivitas migrasi ireguler. “Problematika migrasi ireguler di laut sebenarnya bermula dari persoalan sosial kemasyarakatan di darat terkait keinginan kehidupan yang lebih layak, dan laut merupakan media untuk menghantarkan mereka menuju negara yang diinginkan,” tandas Kepala Bakamla RI.
“Dalam mengemban tugas menjaga keamanan laut, Bakamla hadir tidak hanya mengandalkan TNI-AL atau Kepolisian saja, tetapi juga melibatkan stakeholder lainnya yang menjadi mitra Bakamla. Tentu diperlukan sinergitas yang kuat dan kerja sama di bidang keamanan, keselamatan, lingkungan hidup serta penegakkan hukum di perairan yurisdiksi nasional yang menjadi tujuan utama kita semua,” imbuhnya.
Mengakhiri wawancaranya, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. mengungkapkan tiga perang yang dilakukan Bakamla, yakni penegakkan hukum berupa patroli laut, menyelenggarakan sistem peringatan dini, dan sinergitas dengan instansi lain yang bertugas di laut. Perlu dipahami, jelas Kepala Bakamla, kehadiran Bakamla tidak serta merta mengenyampingkan atau meniadakan institusi lain dalam tugasnya yang sama di laut, tetapi sebagai garda untuk menstimulus guna lebih menyinergikan pengamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, agar dapat mendukung program pemerintah yang memusatkan pembangunan di bidang maritim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia. (Red)
