Obsessionnews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menunjukkan gerak cepat dalam memperjuangkan aspirasi guru honorer di Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang dinyatakan lulus Passing Grade (PG), namun tak diusulkan masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga:
LaNyalla Sesalkan Pemkot Bandar Lampung yang Abai terhadap Nasib Guru PPPK
LaNyalla Minta Gubernur Jatim Beri Perhatian Serius terhadap Indeks Kemerdekaan Pers
LaNyalla Sesalkan Pemkot Bandar Lampung yang Abai terhadap Nasib Guru PPPK
LaNyalla langsung menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi untuk memperjuangkan aspirasi tersebut, Jumat (10/3/2023) pagi.
LaNyalla yang merupakan senator asal Jatim itu meminta kepada Khofifah agar nasib guru honorer yang tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade (GLPG) Swasta Jatim untuk diperjuangkan.
“Saya serahkan berkas aspirasi dari forum guru honorer yang tergabung dalam GLPG Swasta Jawa Timur. Kiranya agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan. Mereka adalah tenaga pendidik yang harus kita perhatikan dengan seksama nasibnya,” kata LaNyalla kepada Khofifah, dikutip dari siaran pers, Jumat.
LaNyalla menjelaskan, pada Selasa (7/3/2023), perwakilan GLPG Swasta Jatim datang menemui dirinya. Mereka membeberkan nasib 6.138 guru lulus PG tahun 2021 dari 38 kabupaten/kota se-Jatim yang tidak diajukan dalam formasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah Provinsi (Pempov) Jatim.
“Dari informasi mereka, Jawa Timur tidak mengusulkan formasi guru ini sebagaimana provinsi-provinsi lain. Saya berjanji untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Dan hari ini saya tunaikan janji saya dengan meneruskan aspirasi ini kepada Ibu Gubernur untuk dapat diperjuangkan dan dicarikan solusinya,” ujar LaNyalla.
Menurutnya, profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai PPPK. Bukan soal menghargai pengabdian, namun hal itu merupakan janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan.
“Makanya ini karena demokrasi kita sudah menganut demokrasi liberal. Hilang nilai-nilai Pancasila kita. Kesejahteraan kita semakin terpuruk karena dikuasai oleh oligarki ekonomi. Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke sistem asli yang digagas pendiri bangsa melalui UUD 45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan semakin terjamin untuk anak cucu kita,” tandasnya.
Menanggapi hal itu Gubernur Khofifah yang didampingi Sekretaris Daerah Adhy Karyono menerima berkas aspirasi yang diberikan Ketua DPD RI terkait masukan atas aspirasi para guru honorer tersebut.
Gubernur Khofifah menyampaikan kepada LaNyalla akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua DPD RI yang sudah meneruskan aspirasi dari guru honorer. Berkas aspirasi ini saya terima dan akan segera saya tindaklanjuti,” tutur Khofifah. (arh)
