Jakarta, Obsessionnews – Sejumlah media massa maupun media sosial lagi ramai membahas adanya sejumlah pekerja Cina sekelas buruh yang telah masuk di wilayah Papua dan Banten. Menurut mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida, kalau berita itu benar maka sungguh memperihatinkan. Karena, faktanya di NKRI masih kelebihan tenaga kerja sehingga diekspor jadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di sejumlah negara.
Berdasarkan catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TJI) mencatat ada sekitar 6,5 juta TKI yang beklerja di 142 negara. Para TKI tersebut berasal dari 392 kabupaten/kota dari 500 kabupaten/kota di Indonesia. Laode pun menilai kalau TKI Indonesia sudah banyak memiliki keterampilan dan Indonesia tidak perlu mengimpor TKI lagi yang hanya sekelas buruh.
“TKI pun sudah banyak yang miliki ketrampilan sehingga tak perlu kita impor tenaga kerja apalagi sekelas buruh seperti yang diberitakan itu,” ungkap Laode kepada obsessionnews.com, Jumat (26/6/2015).
Jika itu benar, lanjut Laode, maka Menteri Tenaga Kerja (Menaker) harus memberikan penjelasan khusus pada publik bangsa ini tentang keberadaan dan alasan mengapa harus datangkan buruh dari Cina? Karena pintu masuk mereka secara resmi harus ada izin dari KeMenaker, tak bisa datang kerja dengan liar. Pihak Kemenlu dan KemenkumHam pun harus dimintai klarifikasinya tentang itu.
“Karena berdasarkan informasi jumlah mereka yang tak sedikit dengan perjalanan jauh sampai ke daerah di ujung timur Indonesia, niscaya ada yang mengkoordinasikan. Mungkin bagian dari kerja mafia tenaga kerja luar negeri,” duganya.
Menurutnya, cara-cara seperti itu, yakni secara diam-diam dan manipulasi dokumen, sudah sering dilakukan. Konon, kondisi ini harus dicek and recheck kebenarannya, para wanita pekerja seks asal luar negeri termasuk dari Cina, terus mengisi tempat hiburan di Jakarta hingga sekarang. Laode juga menilai kalau pihak Kemenaker dan Imigrasi terus saja membiarkannya, bukti adanya peran tenaga kerja yang begitu berpengaruh dan sekaligus ‘meniadikan langkah pengawasan pihak yang berwenang’ karena berhasil dipengaruhi oleh uang.
“Nah, sekarang justru kian akan merajalela lagi sampai masuk ke pedesaan di nusantara ini dengan jenis kerja yang berbeda. Anehnya, sekali lagi, kenyataan yang menggelisahkan masyarakat itu terus saja dibiarkan. Pihak DPR pun tak menunjukkan kepeduliannya terhadap isu dan masalah buruh impor ini. Padahal jika hal itu terus dibiarkan, maka bukan mustahil akan merangsang instabilitas sosial seperti keributan di tingkat lokal, termasuk penolakan yang bernuansa etnik,” pungkasnya. (Asma)
