Minggu, 29 Mei 22

Sri Mulyani Terus Dorong DJPb Bertransformasi

Sri Mulyani Terus Dorong DJPb Bertransformasi
* Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: kemenkeu.go.id)

Jakarta, obsessionnews.com
Di acara puncak peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 secara daring, Kamis (27/1/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk bertransformasi.

Baca juga:

Sri Mulyani Ungkapkan Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 Triliun, Lampaui Target APBN

Kinerja DJPb Kawal APBN Dapat Apresiasi dari Sri Mulyani

Reformasi dan transformasi DJPb jilid pertama tahun 2007 ditandai dengan pembangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan yang berhasil menjadikan perkantoran menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selain itu kehadiran MPN juga merupakan salah satu bentuk reformasi secara fisik maupun perangkat lunak dan sistem.

“Ini prestasi. Ini patut untuk Anda semuanya dicatat dan disampaikan karena tidak mudah mengubah sebuah sistem menjadi sebuah sistem yang baik tanpa terjadi gejolak dan disruption di dalam terutama pelayanan,” kata Sri, dikutip dari website Kemenkeu.go.id.

Reformasi yang konsisten dan terjaga dari DJPb menghasilkan tata kelola keuangan negara yang makin baik, akuntabel, dan transparan. Hal ini ditunjukkan dari capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2016 yang didukung pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Jika reformasi pertama banyak membangun tata kelola, sistem, pelayanan, dan transparansi, selanjutnya pada reformasi jilid kedua Sri meminta DJPb untuk menjadi institusi yang makin sadar terhadap kekayaan data keuangan negara yang dimiliki.

“Sekarang dalam era digital, informasi dan data adalah the new oil. Ibarat oil kalau dia hanya ada di dalam bumi tidak dieksplorasi dan menjadi produksi, maka dia tidak memiliki value ekonomi,” jelasnya.

Untuk itu Sri berharap DJPb mampu memanfaatkan data untuk kepentingan Indonesia melalui perbaikan kebijakan keuangan negara sehingga menciptakan keuangan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Sri fungsi ini masih perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan.

“DJPb harus mampu membangun reformasi jilid kedua yang berfokus sekarang atau dibangun di atas reformasi jilid pertamanya dengan berfokus kepada kemampuan analitik baik dari sisi data maupun di dalam menganalisa kebijakan,” tegas Sri. (red/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.