Kutai Kartanegara, Obsessionnews.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalimantan Timur Zainal Arifin A.md, Kep menyatakan, sama halnya dengan ekonomi, kesehatan juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang wajib difasilitasi oleh negara.
Negara kata dia, harus benar-benar hadir memberikan hak pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. WHO bahkan telah mendifinisikan layanan kesehatan primer sebagai pendekatan kesehatan yang melibatkan masyarakat serta berpusat pada pemenuhan kebutuhan individu, keluarga, dan komunitas.
“Di Indonesia, puskesmas adalah salah satu layanan kesehatan primer yang dikelola pemerintah. Puskesmas juga merupakan fondasi dalam sistem kesehatan nasional,” ujar Zainal saat mengadakan sosialisasi empat pilar di Desa Puan Cepak, Kec. Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Kamis 30 Mei 2022.
Sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan masyarakat, Zainal pun meminta agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penguatan terhadap puksesmas di Provinsi Kalimantan Timur. Terutama menyangkut infrastruktur, peralatan medis, serta sumber daya manusianya.
“Termasuk bidan desa, ini juga harus diperkuat karena bagi masyarakat pedalaman adanya bidan desa masih sangat dibutuhkan untuk membantu warga yang melahirkan. Sementara keberadaan mereka kadang kurang diperhatikan pemerintah. Misal kesejahteraannya, dan juga alat medisnya,” ucap Zainal.
Tidak hanya itu, di depan peserta yang dihadiri penggiat kesehatan, mahasiswa, dan pemerhati pembangunan Kaltim, Zainal juga menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan adanya penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kaltim, baik untuk guru maupun pegawai lain.
“Karena ini juga menyangkut kesejahteraan para guru honorer yang sudah lama mengajar tapi masih mendapat gaji yang kecil. Untuk meningkatkan kualitas SDM Katim, maka kuota PPPK di Kaltim perlu ditambah,” ujar Zainal.
Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur ini juga menyoroti isu maraknya tenaga kerja asing di Kaltim. Sebagai wilayah yang dijadikan Ibu Kota Negara Baru, Zainal mengingatkan pemerintah agar lebih mengutamakan pekerja lokal dalam proses pembangunan di Kaltim.
“Jangan sampai warga pribumi justru janya jadi penonton. Ini tidak boleh, regulasi penerimaan tenaga kerja asing harus betul-betul diatur. Tidak boleh masuk di semua level pekerjaan. Harus diatur, tidak boleh lebih banyak dari pekerja lokal,” tuturnya.
Zainal menyatakan apa yang ia perjuangkan tidak lepas dari upaya implementasi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. (Al)
