Oleh: Agnes Marcellina, Alumni 212 dari etnis Tionghoa Katolik
Biaya berpolitik di Indonesia memang mahal. Tingginya biaya politik disebabkan berbagai macam alasan, selain kondisi geografis di wilayah masing masing, fragmatisme di tengah masyarakat, minimnya pengetahuan politik masyarakat sehingga biaya sosialisasi menjadi sangat tinggi dan juga biaya mobilisasi program program yang dilakukan oleh kandidat. Semua itu memerlukan ongkos yang tidak sedikit.
Tak jarang para calon kandidat mulai dari caleg , kepada daerah kabupaten kota dan kepala daerah provinsi sampai kepada calon presiden harus mengorbankan harta benda yang dimilikinya demi untuk meraih kekuasaan dan memang seperti itulah kondisinya di Indonesia.
Sebuah partai politik memiliki mekanisme di masing masing partai dalam menjaring calon calon di semua tingkatan tersebut. Selain dari kapasitas, kapabilitas dan isi tas calon, pertanyaan berikutnya adalah PUNYA UANG ATAU TIDAK? Kalau memang tidak ada uang, lupakan karena memang anda tidak akan menang. Punya uang saja bisa kalah apalagi kalau tidak ada uang.
Bayangkan saja misalnya untuk Pilkada di Jawa Timur yang jumlah pemilih 32 juta orang di 38 kabupaten kota dengan jumlah TPS 68.511 , untuk biaya saksi saja yang dibutuhkan kalau per TPS dikalikan dengan 500 ribu rupiah maka biaya yang dibutuhkan untuk saksi saja sudah mencapai 34 milyar lebih. Biaya saksi di TPS ini hanya sebagian kecil dari biaya yang dibutuhkan secara keseluruhan.
Pernyataan La Nyalla Matilitti menurut saya sangat tidak elegant untuk dilontarkan kalau saja dia berniat ingin mencalonkan diri sebagai kandidat untuk maju di Pilkada Jatim yang menyampaikan bahwa Gerindra meminta sejumlah uang yang nilainya ratusan milyar. Paham atau tidak sih sebenarnya bahwa uang tersebut adalah bukan untuk partai tetapi pertanyaan apakah yang bersangkutan dapat menyediakan dana untuk pemenangan yang bersangkutan maju menjadi kandidat? Memangnya mau gratis? Mau dibiayain oleh partai?
Beliau sudah diberikan surat tugas untuk membuktikan diri sebelum direkomendasi oleh Gerindra untuk mencari partai koalisi agar kursi di legislatif sebanyak 20 kursi mencukupi sebagai persyaratan untuk mendaftar. Kenyataannya yang bersangkutan La Nyalla tidak sanggup karena PAN menolak sehingga sampai batas waktu 20 Desember 2017 tidak sanggup melakukannya. Kalau dia seorang gentleman, persoalan selesai sampai disitu karena memang Gerindra sendiri belum memberikan SK Rekomendasi kepada dia.
Yang terjadi sekarang adalah kekecewaan La Nyalla yang diumbar melalui media bahkan konferensi pers dengan mendiskreditkan Gerindra mengenai dana dan yang lebih lucu lagi adalah pernyataan : “ Benderanya Prabowo Subianto dan benderanya Gerindra saya kibarkan di Jawa Timur. Coba…balasannya dia sia siakan saya. Kalau dia sia siakan saya berarti dia tidak mau sama saya maka saya pun tidak nyambung sama dia” . Whoahahahahahahahahaha baru bendera saja diributkan , sepertinya kerugiannya sudah sangat besar sekali. Lah yang berminat maju dan menggunakan parta Gerindra sebagai kendaraan siapa? Mengapa anda pasang bendera kalau memang belum mendapatkan SK Rekomendasi? Tidak ada permintaan dari partai apalagi pak Prabowo untuk memasang bendera di Jatim. Bukannya itu atas kemauan anda sendiri yang berharap dicalonkan oleh Gerindra?
Tapi sudahlah …kalau saya membahas La Nyalla maka persoalannya akan panjang dan orang yang paham tentu akan menilainya sendiri. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah BIAYA POLITIK DI INDONESIA MAHAL . Dan ini yang harus diubah. Harus ada terobosan baru bagaimana mengubah system demokrasi pemilu ini untuk menjadi tidak terlalu mahal seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana agar calon calon yang potensial menjadi pemimpin punya kesempatan untuk berperan membangun dan menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya untuk bangsa dan negara walaupun uangnya tidak banyak sekali. Jika model seperti ini yang terus dilanggengkan maka bisa jadi para pemimpin yang jadi adalah orang orang yang uangnya banyak tetapi bukan harapan rakyat.
Salam Indonesia Raya
