Soal Kebocoran Rp7.200 Triliun, Prabowo Salah Baca

Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad angkat bicara menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto yang menyebut keuangan negara bocor Rp7.200 triliun setiap tahunnya. Menurut Abraham, Prabowo hanya salah paham mengutip pernyataannya yang membawa institusi KPK. Ternyata, Prabowo hanya salah baca. Maksudnya potensi pendapatan negara, tapi dibilang kebocoran negara.

Abraham menjelaskan, yang dimaksud uang Rp 7.200 triliun adalah merupakan angka potensi pendapatan negara yang hilang karena penerapan sistem pengelolaan sumber daya alam pada saat ini yang dinilai masih banyak kekurangan. Sehingga ia menegaskan nominal tersebut bukanlah kebocoran anggaran negara.

“Kalau anggka sudah benar, tapi itu potensi penerimaan yang harusnya didapatkan. Maksudnya angka itu adalah potensi penerimaan negara yang harus didapatkan Rp 1.000 sampai Rp 7.000 triliun,” ujar Abraham, saat dimintai tanggapan, Selasa (17/6/2014).

Penjelasan ini, kata Abraham hanya untuk meluruskan pernyataan Prabowo agar tidak terjadi salah tafsir di masyarakat. Menurutnya potensi penerimaan dan kebocoran itu berbeda konteksnya. ‎”Bukan kebocoran melainkan potensi penerimaan yang seharusnya bisa didapat itu jadi tidak didapat. Beda dengan kebocoran” terangnya.

Sama halnya dengan Abraham, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto juga mengatakan bahwa KPK tidak pernah menyebut jika anggaran negara bocor Rp 7.200 triliun. Menurutnya ada perbedaan jauh antara potensi pendapatan negara yang hilang dengan kebocoran negara.

“Jadi kalau kebocoran itu dananya sudah ada terlebih dahulu, lalu bocor, kalau potensi itu dananya belum ada,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, potensi kerugian negara selama ini bisa didapat dari perhitungan pajak batu bara dengan menghitung data imor dan ekspor yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, bisa juga diliat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penyebabnya karena sistem dan Sumber Daya Manusianya yang masih lemah.

Penyelamatan Uang Negara
Sebagai lembaga hukum anti korupsi, tentu KPK punya peran penting untuk mencegah, mengawasi, dan menyelamatkan potensi keuangan negara yang hilang. Pasalnya kebocoran uang negara atau potensi penerimaan uang negara yang hilang banyak disebabkan karena korupsi.

Bambang mengatakan, keberadaan KPK selama ini menjadi ujung tombak untuk menyelamatkan uang negara tersebut. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir ini, Bambang mengaku sudah berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 260 triliun, baik dari pencegahan maupun penindakan.

Di antara penyelamatan potensi penerimaan negara tersebut, lanjut Bambang, adalah temuan KPK bahwa hanya 50 persen sampai 60 persen dari 11.000 perusahaan yang bekerja di sektor pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). “KPK masuk di situ. Itu sektor revenue. Kalau (disebut) ada penegak hukum belum masuk sektor revenue, itu agak salah,” ujar dia

Secara terpisah, bantahan mengenai kebocoran uang negara yang mencapai Rp 7.200 triliun juga muncul dari Menteri Perekonomian, Chairul Tanjung. Menurutnya, pernyataan Prabowo sangat berlebihan, karena jumlah yang disebutkan jumlahnya sangat fantastis. Terlebih negara punya mekanisme untuk melakukan pengawasan anggaran seperti halnya BPK, atupun KPK.

“Semua kan sudah jalan. Pengawasan kan sudah luar biasa. Pengawasan itu sudah ada KPK, kejaksaan agung, kepolisia, BPK, sudah dilakukan seperti itu. Jadi menurut saya mungkin agak terlalu berlebihan,” ujarnya.

C‎hairul menyadari, pernyataan Prabowo sebenarnya hanya bertujuan untuk berkampanye, yakni berusaha mengambil simpatik dari masyarakat. Namun, perlu diketahui, kata Chairul, anggaran APBN 2014 itu hanya mencapai Rp 1.500 triliun. “Apa benar kebocoran Rp 7.200 triliun? Jadi sebaiknya ditanya saja kepada yang bersangkutan. Dan saya rasa hal spt itu tidak benar,” terangnya.

Seperti diketahui, ‎dalam debat kedua capres di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu 15 Juni 2014. Prabowo dengan penuh semangat menyebut ada kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun. Dia mengklaim mengutip data yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad.‎ Bahkan dari data yang dimiliki kebocoran negara itu mencapai Rp 10.000 triliun. Pernyataan Prabowo serentak menuai pro dan kontra di masyarakat. (Abn)